RRI.CO.ID, Langgur - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dipastikan tetap diarahkan untuk menjaga layanan publik sekaligus mendukung berbagai program prioritas Presiden di tengah isu penghematan anggaran yang ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah menegaskan belanja negara justru mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya meski transfer ke daerah mengalami penyesuaian.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, Muslim, dalam Forum Komunikasi Pimpinan bertajuk “Kopi Pagi” yang berlangsung di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026). Ia menjelaskan APBN 2026 dirancang dengan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk mendukung pembangunan nasional serta delapan agenda prioritas Presiden.

“Belanja negara tahun 2026 justru meningkat 7,3 persen dibanding tahun 2025, sehingga tidak benar jika ada anggapan APBN hanya cukup untuk dua minggu,” kata Muslim.

Menurut Muslim, total belanja negara pada 2026 mencapai Rp3.842 triliun dengan defisit sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan menjadi Rp693 triliun karena pemerintah memprioritaskan pemenuhan belanja pokok daerah seperti gaji ASN, operasional kantor, sekolah, puskesmas, dan pelayanan publik dasar lainnya.

Ia mengatakan pengurangan TKD tidak boleh dipandang terpisah dari keseluruhan kebijakan APBN karena pemerintah pusat tetap mengalokasikan anggaran besar melalui kementerian dan lembaga untuk pembangunan di daerah. Anggaran belanja pusat sebesar Rp1.377,9 triliun diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, koperasi merah putih, hingga percepatan investasi dan perdagangan global.

“Program prioritas itu tetap berjalan melalui kementerian-kementerian sehingga daerah perlu aktif berkoordinasi agar bisa mendapatkan dukungan program sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Muslim menjelaskan sejumlah program strategis nasional akan disalurkan langsung pemerintah pusat melalui kementerian terkait, seperti Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial, KIP Kuliah, layanan kesehatan gratis, rehabilitasi sekolah, hingga pembangunan sekolah rakyat. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga akan menyalurkan program Makan Bergizi Gratis melalui satuan tugas pelayanan gizi di daerah.

Menurut Muslim, pemerintah daerah perlu memahami kementerian penanggung jawab setiap program agar koordinasi dapat berjalan efektif dan kebutuhan daerah dapat segera diakomodasi pemerintah pusat. Dengan pola tersebut, diharapkan pembangunan tetap berjalan meski terjadi penyesuaian transfer ke daerah pada APBN 2026.

“Tambahan prioritas Presiden masih terus berkembang, mulai dari pembangunan 500 sekolah rakyat, proyek lumbung pangan, koperasi merah putih, waste to energy di 34 kota, hingga pembangunan sekolah terintegrasi,” kata Muslim.