RRI.CO.ID, Langgur - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menyoroti penurunan drastis jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara tahun 2026 setelah kuota keberangkatan tahun ini hanya mencapai tiga orang, bahkan dua orang yang diberangkatkan langsung dari daerah. Jumlah tersebut sangat jauh dibandingkan musim haji tahun 2025 yang mencapai 79 jemaah.

Pernyataan itu disampaikan Stepanus kepada awak media usai acara pelepasan calon jemaah haji Kabupaten Maluku Tenggara di pelataran Masjid Agung Raudhah, Jumat (8/5/2026). Ia secara terbuka mempertanyakan kinerja Perwakilan Kementerian Haji di daerah dalam mengelola pelayanan keberangkatan jemaah haji.

“Kalau hanya tiga sampai lima orang, kapan antrean 800-an jemaah Maluku Tenggara bisa selesai. Saya sebagai Ketua DPRD memprotes pihak yang mengurus keberangkatan haji,” kata Stepanus.

Menurut Stepanus, keberadaan kantor perwakilan kementerian yang menangani urusan haji seharusnya mampu membantu, memperlancar, dan mempercepat pelayanan keberangkatan jemaah. Namun, penurunan jumlah kuota tahun ini justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat yang terus menunggu antrean keberangkatan.

Ia mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait turunnya kuota haji Maluku Tenggara pada musim haji tahun ini. Stepanus juga menilai alasan administratif dan persoalan tahun pendaftaran yang disampaikan terkait penurunan kuota belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat.

“Dulu tahun 2025 ada 79 orang, sekarang hanya tiga bahkan dua orang yang berangkat dari daerah. Ini turunnya sangat jauh dan tentu menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Stepanus khawatir penurunan jumlah jemaah yang diberangkatkan akan berdampak pada kuota haji Kabupaten Maluku Tenggara di masa mendatang. Menurutnya, kuota yang tidak terpakai berpotensi dialihkan ke daerah lain sehingga merugikan masyarakat Maluku Tenggara yang masih masuk daftar tunggu.

Ia berharap kuota keberangkatan haji Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun selanjutnya dapat kembali meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. DPRD Maluku Tenggara akan terus menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar jumlah kuota keberangkatan sebanding dengan tingginya antrean jemaah di daerah.