RRI.CO.ID, Tual - Tahun 2026 Bea Cukai Tual akan berkonsentrasi terhadap aspek pengawasan. Pernyataan ini disampaikan Wahyu Lafrias selaku Kepala Bea Cukai Tual ketika diwawancarai rri.co.id di ruang kerjanya belum lama ini. Wahyu mengatakan, pengawasan yang difokuskan adalah terkait Kepabeanan dan Cukai. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang ilegal seperti penyelundupan barang ekspor dan impor, serta rokok ilegal yang masih masif terjadi di Indonesia. 

Wahyu menjelaskan, jika barang-barang yang tergolong ilegal tersebut marak beredar di Indonesia maka akan berdampak terhadap terjadinya distorsi pasar dalam negeri. Olehnya itu, Bea Cukai di seluruh Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat aspek pengawasan di tahun 2026 guna mencegah masuknya barang ilegal yang dijalankan dengan berbagai modus operandi.

“Fokus untuk tahun ini adalah pengawasan terkait Kepabeanan dan Cukai, jadi kita ingin melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang yang ilegal, baik itu penyelundupan barang impor, barang ekspor, kemudian rokok ilegal dan barang-barang lain yang akan mendistorsi pasar,” kata Wahyu.

Dalam menjalankan program pengawasan Wahyu mengatakan, pihaknya tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat, khususnya yang mendiami wilayah entry dan exit point melalui komunikasi dan laporan, jika menemukan adanya tindakan mencurigakan yang mengarah kepada aksi penyelundupan dan lainnya.

Kerjasama ini kata Wahyu sangatlah penting mengingat wilayah kerja Bea Cukai Tual yang luas, yang mencakup Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, hingga Kepulauan Aru.

“Karena memang wilayah kerja Bea Cukai Tual yang cukup luas, dari Tual-Malra, Aru, Tanimbar dan Maluku Barat Daya, maka perlu peran berupa informasi dan dukungan dari masyarakat, terutama yang menjadi tempat-tempat  entry exit point.” Tambahnya.

Meski kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala namun Wahyu optimis, upaya meningkatkan ritme pengawasan di wilayah kerja Bea Cukai Tual  di tahun 2026 ini dapat berjalan dengan baik. Pihaknya juga secara intens melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan para stakeholder guna memperkuat strategi pengawasan yang dijalankan.

Dirinya berharap melalui pengawasan ini mampu mencegah setiap tindakan ilegal yang berpotensi merugikan daerah dan Negara, dan akan berdampak pula terhadap percepatan pembangunan daerah dan masyarakat.