KBRN, Tual: Selaku utusan wilayah Maluku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fransesco Alimudin Kolatlena, siap mengawal berbagai usulan demi kepentingan pembangunan Maluku termasuk pembangunan sektor pendidikan.
Menurut Kolatlena, hingga saat ini sektor pendidikan masih menjadi isu penting di Maluku karena kualitas pendidikan di wilayah ini masih membutuhkan pembenahan agar setara dengan daerah-daerah lainnya yang sudah lebih dulu maju.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memperjuangkan pendirian Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kolatlena mengatakan, Sekolah Rakyat yang dicanangkan, diprioritaskan untuk wilayah Indonesia timur termasuk Maluku. Hal ini memberikan peluang besar bagi Maluku untuk mendapatkan jatah, mengingat Maluku masih tergolong wilayah 3T sehingga memiliki peluang menjadi wilayah prioritas.
Olehnya itu selaku utusan Maluku, pihaknya akan berupaya agar 11 Kabupaten Kota yang ada, juga mendapat peluang yang sama dengan wilayah lainnya.
“Sekolah Rakyat ini untuk seluruh Indonesia, Maluku dengan kondisi pendidikan yang tertinggal, kemudian masuk kategori daerah miskin ke-4, bahkan beberapa daerah di Maluku termasuk miskin ekstrim, sehingga Sekolah Rakyat ini menjadi prioritas untuk Indonesia timur termasuk Maluku, daerah-daerah 3T,” kata Kolatlena.
Kolatlena juga mengatakan, saat ini baru terdapat satu wilayah yang telah diakomodir mendapatkan jatah pembangunan Sekolah Rakyat di Maluku yakni Kota Tual karena tercatat sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Sementara 10 wilayah lainnya saat ini tengah berupaya untuk mendapat peluang yang sama.
Sekolah Rakyat merupakan sebuah program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2025 ini pemerintah menargetkan mendirikan Sekolah Rakyat sebanyak 200 unit dengan target 1000 siswa per sekolah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....