KBRN, Tual: Tidak hanya menyampaikan komitmen dan ajak seluruh komponen di wilayahnya untuk bersatu padu membangun Aru, namun pada sambutannya di sidang paripurna DPRD Kepulauan Aru dalam rangka Sertijab Bupati dan Wakil Bupati, yang berlangsung di ruang sidang utama sementara DPRD Aru, aula Sitakena Dobo, hari Senin (17/03/2025), Bupati Timotius Kaidel memaparkan visi misinya. Kaidel mengatakan, kemajuan daerah dan persoalaan selama pembangunan yang harus diselesaikan bersama, antara lain pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tidak inklusif, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah dan tenaga kerja yang kurang produktif.
Dikatakan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) unggulan daerah di Kepulauan Aru belum optimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingkat kemiskinan di Aru masih sangat tinggi, begitu pula dengan distribusi pendapatan yang belum merata di seluruh wilayah ini.
“Pengelolaan Sumber Daya Alam unggulan daerah belum optimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan kita juga masih sangat tinggi, distribusi pendapatan kita juga belum merata di seluruh Aru”, kata Kaidel.
Kaidel menambahkan, akses dan konektifitas antar pulau masih sangat rendah, tata kelola pemerintahaan yang kurang inovatif dan layanan publik yang belum profesional, juga menjadi perhatian serius di masa jabatannya ini. Persoalan lainnya yaitu kualitas infrastruktur yang masih rendah dan belum merata di seluruh kabupaten Kepulauan Aru.
Dijelaskan, dalam rangka membangun Kepulauan Aru sebagaimana rencana awal RPJMD 2025-2030, yang mengusung visi Kepulauan Aru yang maju, mandiri dan harmonis, berbasis ekosistem ekonomi laut Arafura, yang telah lama dikenal dunia, tertuang dalam 7 misi, yaitu :
1. Memperkuat fondasi transformasi ekonomi daerah yang produktif, inklusif berbasis ekonomi.
2. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas infrastruktur serta sarana prasarana wilayah kepulauan dan daratan.
3. Memperkuat fondasi transformasi sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera.
4. Adaptasi teknologi untuk fondasi transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif, professional, bersih dan transparan.
5. Memperkuat ketahanan dan adaptasi sosial budaya masyarakat lokal.
6. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas mitigasi bencana.
7. Memperkuat peran strategis daerah, dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis kepulauan di laut Arafura.
Bupati menyadari, untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, selain persoalan-persoalan yang telah dialami sebelumnya. Hal ini disebabkan perubahan regulasi dari pemerintah pusat, juga kebijakan daerah yang telah dibuat sebelumnya, yaitu :
1. Mengenai efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.
2. Dana DAK dan DAU diperuntukan untuk dinas pekerjaan umum wilayah ini, untuk sementara masih ditarik oleh pusat, dan belum diketahui kapan regulasi ini akan berubah.
3. Penerimaan tenaga Non ASN PPPK yang tidak mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah, serta kemampuan keuangan daerah, yang akan berdampak pada pelaksanaan pemerintah dan target-target pencapaian pembangunan, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, karena keuangan daerah yang bersumber dari DAU dan PAD, tidak akan mencukupi untuk membiayai gaji non ASN atau PPPK.
Kidel menegaskan, dari 3 point tersebut, yang paling penting dan memberatkan adalah poin ke-2 dan ke-3. Dijelaskan, dana DAK dan DAU peruntukan untuk pembangunan daerah ini, tidak akan menwujudkan vizi misi yang yang telah disampaikan pada Pilkada tahun 2024, diantaranya satu tahun 10 kilometer pembangunan jalan dan konektifitas daerah akan sedikit terhambat.
Sekalipun demikian, pihaknya akan meningkatkan optimisme dalam mewujudkan visi misi yang telah disampaikan kepada masyarakat Kepulauan Aru.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....