RRI.CO.ID, Langgur – Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandari, menegaskan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah yang bercirikan kepulauan. Menurutnya, kebijakan nasional tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial wilayah kepulauan, Kamis (5/2/2026).

Paparan tersebut disampaikan Ika dalam forum perencanaan pembangunan pada tahun lalu, namun dinilai masih relevan dengan arah kebijakan pembangunan Maluku Tenggara pada 2026. Ia menekankan program pengentasan kemiskinan akan sulit efektif jika tidak diiringi dengan perencanaan pembangunan yang kontekstual dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pengentasan kemiskinan harus menjadi satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara yang memiliki tantangan aksesibilitas dan keterbatasan pelayanan dasar,” kata Ika.

Ika menyoroti arahan Presiden terkait pelaksanaan program afirmatif nasional, seperti Kartu Usaha Afirmatif dan Kartu Kesejahteraan, yang harus tepat sasaran dan disesuaikan dengan karakter masyarakat kepulauan. Akurasi data dan pemahaman terhadap kondisi lokal menjadi kunci agar program tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pengentasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari penguatan konektivitas antarpulau. Akses transportasi dan distribusi yang memadai menjadi prasyarat penting untuk membuka peluang ekonomi, memperluas pelayanan dasar, serta menekan kesenjangan sosial di wilayah kepulauan.

“Konektivitas yang baik akan memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan karena masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi produktif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ika mengingatkan upaya pengentasan kemiskinan juga harus berjalan seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ia menilai Maluku Tenggara memiliki kawasan konservasi dan sumber daya alam yang perlu dilindungi agar aktivitas ekonomi tidak menciptakan kemiskinan baru akibat kerusakan lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan harus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan, karena kerusakan sumber daya alam, khususnya perikanan, akan berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat,” kata Ika.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mampu menjaga keseimbangan antara perencanaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan hidup agar kesejahteraan masyarakat kepulauan dapat meningkat secara berkelanjutan ke depan.