RDP Bersama Komisi II DPR, Kementerian ATR/BPN Paparkan Target 2027

RRI.co.id, Langgur - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/09/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kementerian ATR/BPN memaparkan struktur pagu anggaran beserta target pencapaian prioritas nasional yang dirancang untuk mendukung sektor pertanahan dan tata ruang.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menjelaskan bahwa pagu indikatif awal kementerian berada pada angka Rp10,608 triliun. Namun, terdapat penambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar yang dialokasikan khusus untuk mempercepat penataan ruang—termasuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta penguatan sistem Online Single Submission (OSS)—sehingga total pagu anggaran 2027 disesuaikan menjadi Rp10,758 triliun.

Penyaluran anggaran tersebut nantinya difokuskan pada tiga sektor utama, yaitu program dukungan manajemen, penyelenggaraan penataan ruang, serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Berbagai target prioritas nasional juga telah ditetapkan untuk tahun 2027, mencakup penyelesaian 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota, sertipikasi 3.208.472 bidang tanah lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah sebanyak 105.600 bidang, serta pemberian akses Reforma Agraria bagi 180.000 kepala keluarga.

Guna mengoptimalkan operasional dan capaian target, Kementerian ATR/BPN turut mengajukan usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,385 triliun. Menurut Wamen Ossy, dukungan anggaran tambahan ini sangat dibutuhkan tidak hanya untuk memperkuat program prioritas dan tata ruang, tetapi juga dalam rangka menyokong program pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Rapat yang dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian ATR/BPN beserta mitra kerja Komisi II DPR RI tersebut diakhiri dengan kesepakatan bersama. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengesahkan usulan tersebut dengan menetapkan pagu alokasi anggaran definitif bagi Kementerian ATR/BPN untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000.