RRI.CO.ID, Tual - Meningkatnya aktivitas pemanfaatan ruang laut membawa tantangan baru dalam pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah potensi konflik antar pengguna ruang laut.
Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan Dyah Erowati.(03/06/2026), disebutkan bahwa tanpa pengaturan yang baik potensi konflik pemanfaatan ruang akan semakin besar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sistem pengawasan, tekanan pembangunan ekonomi, serta ketersediaan data yang masih terbatas.
"Aktivitas seperti nelayan tangkap budidaya laut wisata Pelabuhan konservasi jalur pelayaran kapal sampai investasi melalui pengembangan industri Kelautan dan lain-lain apabila tidak diukur dengan baik ke depan potensi konflik pemanfaatan ruang akan semakin besar karena sistem pengawasan yang terbatas", kata Dyah.
Konflik pemanfaatan ruang laut dapat terjadi antara berbagai sektor seperti perikanan, pelabuhan, wisata, konservasi maupun industri kelautan. Situasi tersebut berpotensi menghambat pembangunan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat sistem penataan ruang laut yang berbasis data dan kajian ilmiah. Langkah ini dilakukan agar setiap pemanfaatan ruang memiliki kepastian dan tidak saling tumpang tindih.
Melalui penyusunan dokumen zonasi kawasan strategis nasional karbon biru, pemerintah berharap berbagai kepentingan dapat diakomodasi secara seimbang. Dengan demikian, pembangunan dan pelestarian lingkungan dapat berjalan berdampingan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....