KBRN, Tual: Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menimbulkan luka serta trauma bagi warga terdampak di banyak wilayah Indonesia. Ironisnya, meskipun menuai banyak penolakan keras dari warga, Pemerintah terus memuluskan proyek PSN dan memilih abai terhadap parade kekerasan dari aparat keamanan terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya.

Ada lima dari ribuan alasan PSN harus dibatalkan. Proyek ugal-ugalan ini didesain untuk mempermudah perampasan ruang hidup rakyat. Kemudian proyek PSN juga menghadirkan kriminalisasi, intimidasi, hingga kekerasan fisik.

Di banyak tempat, seperti Maluku Utara, PSN merampas hak atas air dan udara yang bersih, sehat, dan layak akibat proyek hilirisasi nikel. Kehadiran PSN IWIP di Maluku Utara turut merampas ruang produksi pangan dan ruang ekonomi tradisional warga.

Tak hanya di Maluku Utara, PSN di tempat lain seperti Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur dengan IKN dan Kalimantan Utara dengan dua bendungan raksasa, merupakan ‘mesin penyemai’ bencana sistemik yang menimbulkan bencana yang mengancam keselamatan warga.

Sementara itu, Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, menyatakan Presiden Prabowo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2029 (RPJMN), tertanggal 10 Februari 2025.

RPJMN tersebut memuat 77 Proyek Strategis Nasional (PSN), yang terdiri dari 29 PSN bari dan 48 PSN lama (lanjutan dari Pemerintahan Jokowi).

“Dari 77 PSN tersebut, tidak tercantum lagi : (1) PSN PIK-2, (2) PSN Rempang, (3) PSN BSD, dan (4) PSN Surabaya Waterfront City. Artinya PSN tersebut diberhentikan,” jelas Said Didu.