KBRN, Tual: Surat Perintah 11 Maret atau lebih dikenal dengan Supersemar adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Surat yang tercatat pada tanggal 11 Maret 1966 ini sendiri berisikan instruksi kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan demi mengamankan negara.

Munculnya surat ini juga sekaligus berujung kepada bergantinya orde kekuasaan. Naskah supersemar sendiri sebenarnya menjadi kontroversi karena terdapat berbagai versi. Kontroversi tersebut mulai dari terbitnya supersemar hingga otentisitas dari supersemar itu sendiri.

Menurut Sejarawan Asvi Warman Adam, naskah otentik Supersemar sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan tiga versi Supersemar.

Namun, setelah diuji laboratorium forensik Mabes Polri, semuanya tidak otentik atau tidak asli. Meski demikian, Arsip Nasional Republik Iindonesia tetap menyimpannya sebagai pembanding jika suatu saat nanti naskah otentik Supersemar itu ditemukan.

Dikutip dari beberapa sumber, Mengenai kontroversi terbitnya Supersemar sendiri, menurut Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang juga merupakan pengawal Presiden Soekarno sekaligus salah satu saksi mata. Ia menuturkan bahwa saat itu yang datang menemui Soekarno sebenarnya adalah empat perwira tinggi AD diantaranya adalah Brigjen Maraden Panggabean, Brigjen Amir Machmud, Brigjen Basuki Rahmat, dan Brigjen M. Jusuf.

Saat peristiwa Supersemar ia juga membeberkan bahwa Brigjen M Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu. Ia melihat Presiden Soekarno ditodong pistol oleh Brigjen Maraden Panggabean dan Brigjen Basuki Rahmat dengan maksud memaksa Presiden Soekarno menandatangani Surat tersebut, Ia membalas dengan menodongkan pistol ke Arah Para Jendral, namun ia diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk menurunkan Pistolnya.