KBRN, Tual : Mantan gubenur jawa tengah, Ganjar Pranowo menyoroti kebijakan pemerintah yang melakukan pemangkasan angaran diberbagai kementrian dan lembaga dengan alasan efisiensi belanja negara.

“ Saya sangat mendukung pemangkasan jika memang tujuannya adalah efisiensi, penghematan dan mencegah pemborosan. Itu kebijakan yang masuk akal dan layak untuk dijalankan. Sudah seharusnya pemerintah memangkas anggaran yang tidak berdampak langsung dengan kesejahteraan masyarakat sepeeti perjalanan dinas yang berlebihan dan acara -acara seremonial,” demikian disampaikan Ganjar yang kami kutip dari akun youtubenya.

Namun kebijakan pemangkasan yang dilakukan pemerintah saat ini dirasa sangat drastis sehingga beberapa pihak beranggapan bahwa kebijakan ini akan menimbulkan dampak negatif pada kualitas layanan publik. Contohnya pemotongan anggaran kurang lebih 50% untuk BMKG tentu akan mempengaruhi efektivitas operasinalnya meskipun Kepala BMKG sudah memsatikan layanan akan tetap berjalan 24 jam.

Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ini, jika sejak awal pemerintah menginginkan efisiensi, yang dilakukan harusnya adalah perampingan birokrasi, penghapusan Lembaga – Lembaga yang fungsinya tumpang tindih dan optimalisasi sumber daya bukan membentuk kabinet yang besar yang berarti birokrasi akan besar dan tentu diikuti dengan biaya administrasi negara yang membesar pula.