RRI.CO.ID, Langgur: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, terus berupaya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak mulai beroperasi pada 8 Oktober 2025. Dapur ini melayani ribuan penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Maluku Tenggara, Rabu (28/1/2026).

Namun, di balik upaya pemenuhan gizi tersebut, persoalan pengadaan bahan baku masih menjadi tantangan utama. Keterbatasan koordinasi dengan sejumlah instansi teknis dinilai berdampak langsung pada ketersediaan bahan pangan lokal.

“Terus terang saya sebagai koordinator SPPG sangat mengalami masalah dalam pengadaan bahan baku karena belum adanya koordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan instansi terkait lainnya,” ujar Koordinator SPPG Ohoijang Watdek, Imelda Iin Rahae.

Imelda menjelaskan, dapur SPPG Ohoijang Watdek saat ini melayani sebanyak 3.128 penerima manfaat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengadaan bahan pangan tidak hanya dilakukan di Pasar Langgur, tetapi juga harus menjangkau Pasar Tual.

Pernyataan itu disampaikan Imelda saat mengikuti rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Maluku Tenggara. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara pada Kamis, 15 Januari 2026.

“Kalau bahan baku tidak tersedia di Pasar Langgur, kami terpaksa belanja ke Pasar Tual agar distribusi MBG tetap berjalan dan penerima manfaat tidak terganggu,” kata Imelda.

Ia merinci, penerima manfaat tersebar mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA di Kecamatan Kei Kecil. Sekolah terjauh yang dilayani adalah SMP Santa Theresia Langgur, dengan total kelompok penerima manfaat mencapai belasan satuan pendidikan.

“SMP Santa Theresia Langgur ada 12 penerima manfaat yakni ada dua PAUD, kemudian ada SD Fatwahan, tiga SMP, dan sisanya SMA. Itu dimulai dari SMP Theresia yang paling jauh kemudian sampai dengan SMA 3,” ucap Imelda.

Menurut Imelda, saat ini Kecamatan Kei Kecil baru memiliki dua dapur MBG, yakni SPPG Ohoijang Watdek dan SPPG Wearlilir. Kondisi tersebut membuat beban pelayanan bagi dapur yang sudah beroperasi menjadi cukup besar.

Selain persoalan bahan baku, ia menekankan pentingnya pemenuhan standar administrasi dapur untuk melayani penerima manfaat di atas 3.000 orang. Administrasi tersebut mencakup standar bangunan, sertifikat halal, BPJS Ketenagakerjaan, hingga sertifikat penjamah makanan.

Imelda mengaku seluruh persyaratan administrasi tersebut telah dituntaskan agar dapur dapat beroperasi sesuai ketentuan. Ia berharap ke depan koordinasi lintas instansi dapat diperkuat agar bahan baku lokal lebih mudah diakses dan program MBG di Maluku Tenggara berjalan optimal.