RRI.CO.ID, Langgur - Ketua Komisi II DPRD Maluku Tenggara, Benediktus F. Renjaan, S.Hut, M.Si memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan Program Pelatihan Guru Profesional yang digelar Yayasan Pelayanan Kasih (YPK) A&A Rachmat Jakarta, melalu Medias Kolose Johannes Aerts, Rabu (15/4/2026).

Renjaan menyatakan, bidang Pendidikan, bukan hanya menjadi urusan Pemerintah, ataupun DPRD semata namun menjadi tanggung jawab bersama, baik di daerah ini,maupun dari Luar Daerah yang peduli terhadap Peningkatan Kualitas SDM di Maluku Tenggara.

“Apalagi pematerinya orang-orang luar biasa di bidang pendidikan. Jadi kami berharap bahwa kontribusi sektor swasta dalam kegiatan pendidikan, terutama pendidikan dasar ini lebih ditingkatkan,” ucap Renjaan.

Menurutnya, Kolaborasi semua pihak menjadi kunci penting dalam menjawab persoalan pendidikan dimanapun, termasuk di Maluku Tenggara, mengingat angka literasi dan numerasi saat ini dinilai kurang baik, dengan akumulasi 9 dan 11, nilainya dibawah Kota Tual.

“Jadi keinginan guru profesional ini sangat penting. Karena kalau guru profesional dan kepala-kepala sekolah dan guru pelatihan diharapkan bahwa kehadiran guru merupakan pengawasan melekat dari Kepala Sekolah yang melihat mereka. Karena problem kita sekarang itu kan kehadiran guru di lokasi dan kekurangan guru,” tegasnya.

Renjaan menyoroti keterbatasan Tenaga Guru yang menjadi tantangan bagi Pembangunan Dunia Pendidikan, termasuk Penegakan disiplin terhadap Tenaga Pendidik, sebab Peran seorang Guru harus menjadi Teladan di Lingkungan Sekolah.

“Kepala sekolah di tempat kemudian mereka mengawasi guru hadir dan melaksanakan tugas pengajaran dengan baik itu merupakan poin yang sangat penting di sini. Jadi pelatihan, apalagi di sini juga diajarkan para motivator, profesional itu menjadi hal penting.

Renjaan menekankan pada ketidakhadiran Guru di sekolah patut dievaluasi, dengan penguatan kapasitas baik karakter dan kompetensi guru yang handal dan Profesional mewujudkan tujuan Pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara.

“Saya rasa bahwa dalam konteks sarana Prasarana Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat pada datanya sementara pemerintah daerah dengan sistem yang ada sudah sangat baik dalam hal infrastruktur,” ungkapnya.

Renjaan menggambarkan, ketersediaan guru yang masih terbatas menjadi Problem, selain itu untuk Akses Pendidikan yang diidentifikasi dari Level PAUD 95 persen dikelola pihak Swasta.

“ TK itu juga dari 30 cuma 5 yang di negeri berarti kurang lebih 83%. Ditambah lagi SD kita 60,3% adalah swasta. Ya problem swasta sekarang adalah keterbatasan anggaran dan rata-rata yayasan kita masih bergantung Dana Boss,” terangnya.

Dikatakan, untuk menyiapkan tenaga guru dengan persentase dana BOS yang kecil pada nilai 40% untuk guru itu menjadi kesulitan tersendiri, yang sebagian besar terjadi di setiap sekolah dan hal ini menjadi Perhatian Pemerintah Daerah sekalipun masih terbatas.

“Jadi ada PR kita bersama untuk kemudian menyiapkan sekolah-sekolah dengan rombel yang sesuai dengan standar. Sehingga kemudian seluruh anak-anak di daerah ini bisa sekolah dengan persarana-persarana yang memadai beserta sdmnya,” paparnya.

Renjaan menandaskan, Informasi diperoleh di lapangan, terkait beberapa konflik yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, bersumber dari anak-anak usia sekolah, dampak Pembinaan karakter yang masih minim dan merupakan catatan penting bagi anak-anak yang merupakan output dari pendidikan.

“Kalau pendidikan dasarnya, kualitasnya dalam hal ini, 3 komponen tadi, literasi, numerasi, kemudian karakter itu dia rendah, maka pasti akan berdampak terhadap pendidikan-pendidikan selanjutnya yang kemudian membentuk karakter dan kepribadian anak yang menjadi hal penting yang perlu dilihat oleh kita bersama,” ajaknya.