Piutang Daerah Rp23,1 Miliar Jadi Perhatian Fraksi Maluku Tenggara Maju

  • 29 Jun 2026 20:00 WIB
  •  Tual

RRI.CO.ID, Langgur – Besarnya piutang daerah yang mencapai lebih dari Rp23,18 miliar per 31 Desember 2025 menjadi perhatian Fraksi Maluku Tenggara Maju DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi menilai penyelesaian piutang tersebut dapat menjadi sumber pendapatan penting untuk mendukung pembangunan daerah, Senin (29/6/2026).

Juru Bicara Fraksi Maluku Tenggara Maju, Yoshua Renmaur, mengatakan total piutang yang terdiri atas piutang pajak, retribusi, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah masih cukup besar. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan strategi penyelesaian piutang tersebut agar tidak terus membebani neraca keuangan daerah.

Baca juga: Dinkes Malra Gandeng Kepala Ohoi Kampanyekan Pemanfaatan PKG kepada Masyarakat

Fraksi mencatat piutang pajak per 31 Desember 2025 mencapai Rp16,82 miliar atau meningkat sekitar Rp16,03 miliar dibanding tahun sebelumnya. "Mengapa terjadi peningkatan dan kapan hutang pajak diselesaikan oleh wajib pajak, mohon penjelasan nantinya," kata Renmaur dalam rapat paripurna DPRD, Sabtu (20/6/2026).

Selain piutang pajak, Fraksi Maluku Tenggara Maju juga menyoroti piutang retribusi yang mencapai Rp3,40 miliar atau meningkat 13,04 persen. Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab kenaikan tersebut serta mekanisme penyelesaian piutang yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025.

Baca juga: Penegakan Perda Dilalui Pendekatan Humanis

Renmaur juga mempertanyakan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp12,46 miliar serta proses penyelesaiannya. "Terdapat penyelesaian piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp3,43 miliar, bagaimana cara penyelesaiannya, mohon penjelasan," ujarnya.

Menurut Fraksi Maluku Tenggara Maju, total piutang daerah dan penyisihan piutang yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Apabila seluruh piutang tersebut dapat ditagih dan diselesaikan, maka akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Kata Kunci / Tags
APBD 2025 Belanja Daerah Dana Bagi Hasil Dana BOK Dana Kapitasi JKN DPRD Maluku Tenggara Fraksi Maluku Tenggara Maju Maluku Tenggara Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Pertanggungjawaban APBD Piutang Daerah Retribusi Daerah Yoshua Renmaur

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....