Lapangan Kerja dan Modal Usaha Jadi Evaluasi Fraksi Maluku Tenggara Maju

RRI.CO.ID, Langgur – Keterbatasan lapangan kerja dan akses permodalan usaha menjadi perhatian utama Fraksi Maluku Tenggara Maju DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengatasi dua persoalan yang berkontribusi terhadap masih tingginya angka kemiskinan di daerah, Senin (29/6/2026).

Juru Bicara Fraksi Maluku Tenggara Maju, Yoshua Renmaur, mengatakan pemerintah daerah sebelumnya mengidentifikasi sepuluh faktor yang menyebabkan angka kemiskinan masih relatif tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari sejumlah faktor tersebut, fraksi memberikan perhatian khusus pada terbatasnya lapangan kerja dan terbatasnya modal kerja bagi masyarakat.

Menurut Renmaur, penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan program dan kebijakan yang telah dijalankan untuk membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

"Apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja," katanya dalam rapat paripurna DPRD, Sabtu (20/6/2026).

Selain persoalan ketenagakerjaan, Fraksi Maluku Tenggara Maju juga menilai akses terhadap modal usaha menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Keterbatasan modal dapat menghambat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di daerah.

Renmaur mengatakan pemerintah daerah perlu memberikan gambaran yang jelas mengenai dukungan permodalan yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan masyarakat produktif. "Apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menyediakan modal kerja," ujarnya.

Fraksi Maluku Tenggara Maju menilai penjelasan tersebut penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menciptakan kesempatan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Melalui catatan tersebut, Fraksi Maluku Tenggara Maju berharap pemerintah daerah dapat menyampaikan data dan informasi yang lebih rinci dalam tahapan pembahasan berikutnya. Dengan demikian, DPRD dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.