Pengangguran & Ketimpangan Pendapatan Jadi Sorotan Fraksi Maluku Tenggara Maju

RRI.CO.ID, Langgur – Kenaikan angka pengangguran terbuka dan memburuknya ketimpangan pendapatan menjadi sorotan utama Fraksi Maluku Tenggara Maju DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi menilai sejumlah indikator sosial dan ekonomi yang disampaikan pemerintah daerah masih memerlukan penjelasan lebih mendalam agar dapat menggambarkan kondisi riil masyarakat, Senin (29/6/2026).

Juru Bicara Fraksi Maluku Tenggara Maju, Yoshua Renmaur, mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 justru mengalami kenaikan sebesar 0,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,33 persen. Mengapa tingkat pengangguran terbuka meningkat dan apa variabel penyebabnya, mohon penjelasan," kata Renmaur dalam rapat paripurna DPRD, Sabtu (20/6/2026),

Selain pengangguran, Fraksi Maluku Tenggara Maju juga menyoroti meningkatnya ketimpangan pendapatan yang tercermin dari indikator gini rasio tahun 2025. Menurut Renmaur, kondisi tersebut menunjukkan hasil pembangunan daerah belum mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

"Data gini rasio memberikan suatu informasi yang terkonfirmasi valid bahwa pembangunan di Maluku Tenggara tahun 2025 gagal memperkecil ketimpangan pendapatan, bahkan memperbesar ketimpangan antara yang kaya dan miskin," ujarnya.

Fraksi juga mempertanyakan capaian penurunan angka kemiskinan sebesar 0,06 persen yang dilaporkan pemerintah daerah dalam dokumen pertanggungjawaban APBD. Renmaur meminta pemerintah menjelaskan secara rinci wilayah mana yang mengalami penurunan kemiskinan serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap capaian tersebut.

"Kami membutuhkan data dan fakta yang realistis tentang peta sebaran penurunan kemiskinan terjadi di kecamatan dan desa mana saja serta variabel yang memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan 0,06 persen," katanya.

Di sektor ekonomi, Fraksi Maluku Tenggara Maju turut menyoroti penurunan posisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara di tingkat Provinsi Maluku. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi Maluku Tenggara pada tahun 2025 berada di peringkat kedelapan, turun dari peringkat keempat pada tahun 2024.

Penurunan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke depan. "Hal ini menunjukkan bahwa tim ekonomi Maluku Tenggara berkinerja lemah di tahun 2025. Mohon penjelasan tentang penurunan laju pertumbuhan ekonomi," ujar Renmaur.

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Maluku Tenggara Maju tetap mengapresiasi penjelasan Bupati Maluku Tenggara mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi berharap seluruh pertanyaan dan masukan yang disampaikan dapat dijawab secara komprehensif pada tahapan pembahasan berikutnya untuk memperkuat kualitas pembangunan daerah.