Fraksi Perindo-PKS Minta APBD Malra 2025 Fokus Tekan Kemiskinan dan Pengangguran

RRI.CO.ID, Langgur - Fraksi Perindo-PKS DPRD Kabupaten Maluku Tenggara meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Penegasan itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD, Senin (29/6/2026).

Juru Bicara Fraksi Perindo-PKS, Mohamad Tamher, mengatakan keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. "Agar realisasi anggaran benar-benar berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan," katanya.

Menurut Tamher, belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat pelayanan dasar. Ia menilai sektor kesehatan dan pendidikan perlu menjadi perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tenggara.

Selain belanja yang tepat sasaran, Fraksi Perindo-PKS juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi. "Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sektor pajak serta retribusi sehingga berdampak pada capaian target realisasi Pendapatan Asli Daerah," ujarnya.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Perindo-PKS menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. "Fraksi Perindo-PKS menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Tamher.

Sebelum menyampaikan pandangan tersebut, Fraksi Perindo-PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atas penyampaian dokumen pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Menurut fraksi tersebut, capaian WTP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.