RRI.CO.ID, Langgur – Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menegaskan pentingnya persatuan dan disiplin aparatur sipil negara (ASN) sebagai landasan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pesan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu (17/6/2026).
Sidak dilakukan di Dinas Perbatasan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dalam kunjungan tersebut, Hanubun memeriksa kehadiran ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga paruh waktu sekaligus berdialog langsung dengan para pegawai.
Di hadapan aparatur pemerintah, Hanubun mengingatkan dinamika politik yang pernah terjadi tidak boleh memengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurutnya, seluruh pegawai kini memiliki tanggung jawab yang sama untuk bekerja bersama membangun daerah dan melayani masyarakat.
"Saya menyadari bahwa pada masa lalu ada perbedaan pendapat dan pilihan politik. Namun sekarang saatnya kita bersatu, bekerja bersama, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," kata Hanubun.
Selain mengajak ASN memperkuat kebersamaan, Bupati juga menekankan pentingnya disiplin sebagai cerminan integritas dan profesionalisme aparatur. Kehadiran pegawai di tempat kerja bukan sekadar memenuhi daftar absensi, melainkan bentuk komitmen dalam menjalankan amanah pelayanan publik.
"Kehadiran dan disiplin kerja menjadi ukuran integritas seorang pegawai. Saya ingin memastikan seluruh ASN, PPPK, maupun tenaga paruh waktu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku," ujarnya.
Hanubun meminta seluruh pimpinan OPD meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya dan memastikan tidak ada pegawai yang meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang jelas. Ia menegaskan budaya kerja yang disiplin akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak serta-merta memberikan sanksi kepada pegawai yang memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap bentuk ketidakhadiran maupun pelanggaran disiplin, akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas keadilan.
"Yang disiplin akan diberikan apresiasi dan kesempatan pengembangan karier. Sebaliknya, mereka yang terus mengabaikan kewajiban akan dievaluasi sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Hanubun juga menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar setiap perbedaan pandangan disampaikan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga etika sebagai aparatur negara.
Melalui sidak tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap tercipta lingkungan kerja yang semakin profesional, solid, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Semangat persatuan dan disiplin yang dibangun di lingkungan birokrasi diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....