RRI.CO.ID, Langgur - Kebutuhan infrastruktur sumber daya air di wilayah kepulauan kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Senin (11/5/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu dihadiri Gubernur bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku.

Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah memperjuangkan berbagai program prioritas yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pengairan, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, hingga penataan kawasan pesisir di wilayah Maluku. Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu daerah yang mendorong percepatan dukungan pembangunan karena kondisi geografis kepulauan dinilai masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menilai pembangunan sumber daya air memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan pelayanan air bersih, pengendalian banjir, hingga pengembangan kawasan pertanian dan pesisir di Maluku Tenggara.

“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PU dapat memberikan dukungan nyata bagi Maluku Tenggara. Infrastruktur sumber daya air sangat dibutuhkan, baik untuk kebutuhan air bersih masyarakat, pengendalian banjir, maupun mendukung sektor pertanian dan kawasan pesisir,” ujar Hanubun.

Ia mengatakan, tantangan geografis wilayah kepulauan membuat pembangunan infrastruktur di Maluku Tenggara membutuhkan perhatian dan pendekatan khusus dari pemerintah pusat. Pemerataan pembangunan, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan konektivitas wilayah, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepulauan.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, menyatakan pemerintah pusat akan terus memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Menurut Arnold, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.

“Kami menyambut baik berbagai usulan dari pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di wilayah Maluku,” kata Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap hasil pertemuan itu dapat membuka peluang percepatan realisasi program infrastruktur sumber daya air yang berdampak langsung bagi masyarakat.