Diskusi Publik Pendidikan Kepulauan Jadi Penutup Festival Hardiknas di Malra

  • 29 Apr 2026 15:35 WIB
  •  Tual

RRI.CO.ID, Langgur - Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan geografis wilayah kepulauan, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan forum refleksi sekaligus arah kebijakan pendidikan melalui diskusi publik. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian festival dan pameran pendidikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanubun, mengatakan diskusi publik tersebut dirancang untuk melibatkan berbagai elemen kepemudaan dan masyarakat. Kolaborasi ini melibatkan KNPI, organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus, serta Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM).

“Seluruh kegiatan festival dan pameran ini nanti akan ditutup dengan diskusi publik yang mengangkat tema transformasi pendidikan di daerah kepulauan dengan tekanan fiskal dan tantangan geografis wilayah,” kata Raudha.

Diskusi bertajuk “Pendidikan Kepulauan sebagai Pilar Keadilan Sosial: Strategi Transformasi Pendidikan Maluku Tenggara di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Tantangan Geografis” itu berlangsung pada Rabu, 29 April 2026. Kegiatan dimulai pukul 14.00 WIT hingga selesai di Lapangan Kantor Dinas Pendidikan, Langgur, Maluku Tenggara.

Sejumlah narasumber hadir dalam dialog tersebut, di antaranya Bin Raudha Arif Hanubun, Raja Yab Faan Patris Renwarin, Kepala Ohoi Langgur Hyronimus J. S. Dumatubun, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara Ahmad Raharusun. Diskusi ini dipandu oleh moderator Rustam Fakoubun dan menghadirkan Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara, Pablo Ratra.

“Kami berharap dari diskusi publik ini lahir pikiran-pikiran cerdas dan rekomendasi strategis untuk memastikan pendidikan berkualitas menjadi hak setiap anak di Kabupaten Maluku Tenggara,” ujar Raudha.

Melalui forum ini diharapkan dapat merumuskan langkah konkret dalam menjawab kesenjangan akses dan mutu pendidikan di wilayah kepulauan. Hasil diskusi nantinya akan menjadi dasar kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak di Maluku Tenggara.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....