RRI.CO.ID, Langgur - Sebanyak 52 peserta dari berbagai instansi mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi petugas keselamatan konstruksi yang digelar di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia guna menghadapi tingginya risiko pekerjaan konstruksi di wilayah kepulauan.

Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Jerry Notanubun, menjelaskan peserta berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah dan penyedia jasa konstruksi, dengan komposisi terbanyak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Namun, ia mengakui masih ada beberapa instansi yang telah diundang tetapi belum mengirimkan peserta karena keterbatasan waktu pendaftaran.

“Memang ada beberapa dinas yang kami undang, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Inspektorat, tetapi hingga batas waktu yang ditentukan belum mengirimkan nama peserta,” ujar Jerry.

Menurut Jerry, pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada berbagai regulasi penting, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja hingga Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Landasan hukum tersebut menjadi dasar dalam memastikan setiap tahapan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai standar keselamatan yang berlaku.

Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta dalam penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi serta mendorong terbentuknya budaya kerja yang mengutamakan keselamatan. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang profesional dan tersertifikasi.

“Kami ingin mendorong lahirnya tenaga kerja konstruksi yang profesional, memiliki sertifikasi keselamatan, dan mampu mendukung pembangunan yang aman serta berkelanjutan,” katanya.

Kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini dilaksanakan mulai 27 hingga 30 April 2026, dengan pembukaan di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara dan pelaksanaan teknis di Auditorium SMK Negeri Dual Kei Kecil. Peserta yang terlibat berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, serta penyedia jasa konstruksi.

Sumber pendanaan kegiatan berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Maluku Tenggara serta dukungan BIPA Balai Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2026. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas PUPR dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura dalam memperkuat sistem keselamatan konstruksi di daerah.