RRI.CO.ID, Langgur - Upaya memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui audiensi strategis di Jakarta. Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun bersama Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Rasyid, melakukan pertemuan dengan jajaran Mahkamah Agung, Rabu (15/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Mahkamah Agung itu turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), serta Ketua Pengadilan Agama Tual. Audiensi ini membahas penguatan tata kelola kelembagaan dan perencanaan program yang lebih terintegrasi antara lembaga pusat dan daerah.

“Pertemuan ini penting untuk memastikan arah kebijakan daerah tetap selaras dengan perencanaan nasional, khususnya dalam aspek kelembagaan dan pelayanan publik, ujar Hanubun.

Dalam pembahasan tersebut, Bupati Hanubun menekankan pentingnya dukungan perencanaan yang berbasis kebutuhan riil daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam sektor hukum dan administrasi.

“Sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar setiap program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, kata Hanubun.

Selain itu, audiensi juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Langkah ini dipandang perlu untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Pembahasan turut mencakup optimalisasi fungsi koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan, khususnya dalam pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi hukum. Dengan penguatan koordinasi tersebut, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Audiensi ini juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun komunikasi aktif dengan lembaga pusat. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya terkoordinasi dengan baik, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku Tenggara.