RRI.CO.ID, Langgur - Keterbatasan akses dan konektivitas di kawasan perbatasan Maluku Tenggara masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat pembangunan. Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun dalam Workshop Percepatan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dalam paparannya, Hanubun menegaskan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas menjadi prioritas utama yang harus didorong secara berkelanjutan. Penanganan jalan di Pulau Kei Besar telah masuk dalam kebijakan strategis nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Upaya peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan harus menjadi fokus agar pembangunan dapat dirasakan secara merata,” ujar Hanubun.

Hanubun menjelaskan, kondisi infrastruktur yang terbatas berdampak langsung terhadap tingginya angka kemiskinan di kawasan perbatasan. Pulau Kei Besar hingga kini masih menjadi kantong kemiskinan terbesar di Kabupaten Maluku Tenggara dengan kontribusi mencapai 67 persen dari total kemiskinan ekstrem.

Data pemerintah daerah menunjukkan sebagian besar persoalan kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dasar. Sebanyak 55 persen rumah tidak layak huni di Maluku Tenggara berada di Pulau Kei Besar, sementara ribuan rumah lainnya belum memiliki akses sanitasi dan air minum yang layak.

“Keterbatasan infrastruktur dasar menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kondisi kemiskinan masyarakat,” katanya.

Dari total 8.807 rumah di Pulau Kei Besar, tercatat 2.718 rumah belum memiliki akses sanitasi aman dan 3.153 rumah belum mendapatkan akses air minum layak. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pelayanan dasar yang harus segera diatasi melalui intervensi yang terarah.

Hanubun menegaskan, upaya menekan angka kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong pembangunan infrastruktur dasar secara terintegrasi, meliputi perumahan, air minum, dan sanitasi sebagai landasan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.