RRI.CO.ID, Langgur - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyoroti ketimpangan antara potensi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat dalam Workshop Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Rabu (8/4/2026). Dalam forum tersebut, Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, memaparkan kondisi riil Pulau Kei Besar yang kaya sumber daya namun belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Menurut Hanubun, Pulau Kei Besar memiliki keunggulan komparatif di sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Produksi perikanan tangkap di wilayah ini bahkan menjadi pemasok bagi sejumlah pasar utama seperti Langgur, Tual, hingga Kepulauan Aru.

“Potensi perikanan kita sangat besar, tetapi belum dinikmati secara merata oleh masyarakat kecil,” ujar Hanubun dalam paparannya.

Ia menjelaskan, keterbatasan akses menjadi hambatan utama distribusi hasil tangkapan nelayan. Jarak yang jauh menuju pasar, baik melalui jalur darat ke Elat maupun jalur laut ke Langgur dan Tual, membuat hanya pelaku usaha bermodal besar yang mampu menjangkau pasar secara efisien.

“Nelayan kecil hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi terbatas karena tidak memiliki akses distribusi yang memadai,” katanya.

Di sektor perkebunan, komoditas unggulan seperti kelapa dan pala juga belum mampu mengangkat taraf hidup masyarakat secara signifikan. Data Badan Pusat Statistik Maluku menunjukkan produksi kelapa Maluku Tenggara menjadi yang tertinggi di provinsi dengan kontribusi mencapai 20,18 persen pada 2024.

“Sayangnya, pengolahan masih bersifat tradisional dalam bentuk kopra dengan nilai ekonomi yang relatif rendah,” ucapnya.

Sementara itu, sektor pariwisata dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama wisata alam berbasis air terjun di Pulau Kei Besar. Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah program melalui Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan akses jalan menuju Air Terjun Weduar dan pengembangan destinasi di Soinrat.

Hanubun menegaskan, percepatan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya bertumpu pada potensi, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil. “Kita harus memastikan potensi yang besar ini benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat, bukan hanya angka statistik,” ujarnya.