RRI.CO.ID, Langgur - Kabupaten Maluku Tenggara kembali menegaskan posisinya sebagai daerah strategis kawasan perbatasan dalam workshop percepatan pembangunan di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memetakan persoalan sekaligus merumuskan solusi pembangunan di wilayah terluar Indonesia.

Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, dalam paparannya menjelaskan status daerah perbatasan telah ditetapkan sejak 2015 melalui berbagai regulasi nasional, termasuk Perpres Nomor 33 Tahun 2015 hingga Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Empat kecamatan prioritas yang berada di Pulau Kei Besar kini memiliki peran strategis sebagai bagian dari Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Wilayah ini bukan hanya garda terdepan negara, tetapi juga harus menjadi pusat pelayanan dan pertumbuhan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Namun, kondisi geografis Pulau Kei Besar menjadi tantangan utama dalam pembangunan kawasan perbatasan tersebut. Wilayah berbukit dengan ketinggian mencapai 800 meter di atas permukaan laut serta dominasi permukiman di pesisir menyebabkan keterbatasan akses jalan dan konektivitas antar wilayah.

“Kontur wilayah yang berat membuat akses antar ohoi menjadi sangat terbatas dan membutuhkan perhatian serius,” ucap Hanubun.

Data terbaru menunjukkan masih terdapat 54 dari 115 ohoi yang belum terhubung dengan akses jalan yang memadai, bahkan 19 di antaranya masih terisolir sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan ancaman bencana alam seperti gelombang pasang, banjir, dan abrasi pantai yang menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. “

Dampak dari keterbatasan infrastruktur tersebut terlihat jelas pada tingginya angka kemiskinan di Pulau Kei Besar yang menyumbang 67 persen dari total kemiskinan ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara. Permasalahan dasar seperti rumah tidak layak huni, akses air bersih, dan sanitasi masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk ditangani secara terintegrasi.

“Pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi terpadu yang menyentuh aspek infrastruktur, sosial, dan ekonomi masyarakat,” kata Bupati Hanubun.