RRI.CO.ID, Langgur - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan akses keuangan hingga wilayah kepulauan dan ohoi terpencil. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis (26/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Wabup Viali memaparkan sejumlah prioritas strategis TPAKD Tahun 2026 yang dinilai krusial bagi penguatan ekonomi daerah. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor UMKM dan ekonomi produktif, perluasan akses pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan literasi dan perlindungan konsumen jasa keuangan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan juga menjadi perhatian serius untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Menurut Viali, transformasi digital menjadi kunci agar layanan keuangan dapat diakses secara lebih cepat, efisien, dan merata.

“Prioritas TPAKD harus menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani, dan nelayan di wilayah kepulauan,” ujar Viali.

Ia menegaskan keberhasilan pelaksanaan TPAKD sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, hingga masyarakat. Pendekatan yang komprehensif sangat penting, baik melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha maupun inovasi produk serta perluasan jangkauan layanan keuangan.

Viali menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dan Bank Indonesia atas dukungan dan kolaborasi dalam mendorong inklusi keuangan di daerah. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh implementasi program TPAKD hingga ke tingkat ohoi.

“Melalui kerja kolaboratif dan program yang terukur, kami optimistis percepatan akses keuangan dapat memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Maluku Tenggara,” ucap Viali.