RRI.CO.ID, Langgur - Akses keuangan yang belum merata di wilayah kepulauan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menjawab tantangan tersebut, Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam menegaskan perlunya penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar pembangunan ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Viali saat membuka Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis (26/2/2026). Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di daerah kepulauan.

Viali menilai karakteristik geografis Maluku Tenggara menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan. Sebaran pulau yang luas berpengaruh langsung terhadap efektivitas distribusi layanan perbankan dan jasa keuangan.

“Kondisi geografis kepulauan menuntut pendekatan kebijakan yang berbeda agar akses keuangan tidak terpusat di wilayah tertentu saja,” kata Charlos.

Ia mengungkapkan keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya operasional antarwilayah, serta rendahnya literasi keuangan masih menjadi penghambat utama. Dampaknya, pelaku UMKM, nelayan, dan petani belum optimal memanfaatkan pembiayaan formal untuk mengembangkan usahanya.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, mendorong penguatan TPAKD melalui integrasi program antarperangkat daerah, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan program yang tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“TPAKD harus menghasilkan aksi nyata di lapangan, bukan hanya dokumen perencanaan, agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh secara berkelanjutan,” ucapnya.