RRI.CO.ID, Langgur - Kaya sumber daya alam, Maluku Tenggara justru masih bergulat dengan kemiskinan, ketimpangan, dan layanan publik yang tertinggal. Kondisi ini disoroti Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun sebagai cermin kegagalan birokrasi dalam Apel Akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Upacara Kantor Bupati, Kamis (12/2/2026).
Dalam arahannya, Bupati Thaher menyebut paradoks tersebut sebagai gejala resource curse atau kutukan sumber daya alam, sebuah fenomena dalam ekonomi pembangunan ketika daerah kaya justru tertinggal dalam kesejahteraan. Ia menegaskan persoalan itu tidak lepas dari kinerja birokrasi yang belum optimal dalam mengelola potensi daerah.
“Tuhan telah menganugerahkan kekayaan yang luar biasa kepada Tanah Kei, tetapi kita belum mampu mengubah anugerah itu menjadi kesejahteraan rakyat,” kata Bupati Thaher.
Thaher menjelaskan, resource curse terjadi karena tiga faktor utama yang berkaitan langsung dengan kinerja aparatur sipil negara. Ketiga faktor tersebut meliputi lemahnya institusi, pelayanan publik yang belum memadai, serta infrastruktur dasar yang tertinggal.
Ia menyoroti rendahnya capaian Program Prioritas Tata Kelola sebagai indikator lemahnya institusi pemerintahan daerah. Pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, juga masih bermasalah karena masuk zona merah penilaian Ombudsman RI, disertai rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat.
“Program tata kelola kita capaiannya paling rendah, pelayanan publik belum memadai, dan infrastruktur masih jauh dari target,” ujarnya.
Selain itu, Thaher mengungkapkan rata-rata lama sekolah di Maluku Tenggara masih berada di bawah target, sehingga membatasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut berdampak langsung pada produktivitas masyarakat, terutama nelayan dan generasi muda.
“Nelayan yang sakit tidak bisa melaut, dan anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan tidak bisa naik ke rantai nilai ekonomi yang lebih tinggi,” ucap Thaher.
Di sektor infrastruktur, hampir seluruh indikator Program Prioritas Infrastruktur belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi jalan masih belum mantap, akses air minum layak justru menurun, sementara hasil laut terpaksa dijual murah akibat ketiadaan rantai dingin dan akses pasar langsung.
“Tanpa cold chain dan akses pasar, hasil laut kita jatuh ke tangan tengkulak dengan harga murah, dan ini merugikan nelayan kecil,” ucapnya.
Secara keseluruhan, Bupati Thaher menyebut kurang dari sepertiga indikator dari sembilan Program Prioritas daerah yang berhasil dicapai. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut bukan alasan untuk berputus asa, melainkan momentum bagi ASN untuk melakukan pembenahan serius dalam tata kelola dan pelayanan publik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....