KBRN, Langgur: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat harmonisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Malra, Stefanus Layanan, serta dihadiri Wakil Ketua I Yohanis B. Rahawarin, Wakil Ketua II Antonius Renjaan, dan anggota Banggar lainnya, Selasa (24/1/2025).

Kegiatan ini juga diikuti oleh Koordinator TAPD Kabupaten Malra, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Nurjanah Yunus, serta Kepala BPKAD Malra. Dalam kesempatan itu, Nurjanah Yunus menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari proses harmonisasi RAPBD Tahun 2025.

"Rapat ini merupakan bagian dari proses harmonisasi RAPBD Tahun 2025 dan penjabaran APBD berdasarkan peraturan Bupati," ujar Nurjanah, saat ditemui awak media, Kamis (30/1/2025).

Nurjanah Yunus mengatakan dalam rapat tersebut, TAPD memberikan banyak masukan dan penjelasan terkait berbagai pertanyaan yang diajukan oleh pimpinan dan anggota Banggar DPRD. Ia menyebutkan bahwa proses harmonisasi berjalan dengan baik dan konstruktif.

"Dinamika dalam harmonisasi antara TAPD dan Banggar DPRD sangat baik, dengan banyaknya masukan yang positif dan penjelasan yang memadai," kata Nurjanah.

Untuk diketahui APBD 2025 sebelumnya telah dibahas dan disepakati pada 30 November 2024, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi tingkat provinsi. Setelah evaluasi, provinsi mengidentifikasi beberapa masalah yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak Kabupaten, dan hal ini telah disampaikan ke Banggar DPRD.

Beberapa isu yang menjadi fokus identifikasi masalah tersebut antara lain terkait Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD, penganggaran Forkopimda, serta program 3 Juta Rumah dari Pemerintah Pusat. Selain itu, Plt. Sekda Malra juga memberikan penjelasan mengenai bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2024, dan semua hal tersebut telah diklarifikasi dengan baik kepada DPRD.