Menteri Nusron: Kebijakan yang Baik Berawal dari Aspirasi Masyarakat

RRI.CO.ID, Langgur – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).

"Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat," ujar Menteri Nusron di hadapan para peserta dialog yang mayoritas merupakan mahasiswa.

Dalam dialog yang digelar untuk memperingati Bulan Pancasila tersebut, Menteri Nusron mengajak mahasiswa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan wujud penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan publik.

"Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan, sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila," lanjut Menteri Nusron.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin malam tersebut juga bertepatan dengan momentum Malam Tahun Baru Islam. Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak para peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri. Ia mengatakan setiap individu perlu terus melakukan perbaikan agar menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu.

"Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,"katanya.

Menteri Nusron menjelaskan bahwa prinsip tersebut tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan perlu terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

"Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik," ujarnya.

Kopdar tersebut dihadiri Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung sekitar 30 menit sebelum dihentikan karena situasi di lokasi tidak lagi kondusif. Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron juga didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, beserta jajaran.