RRI.CO.ID, Langgur - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah guna mendorong pemerataan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat memberikan kuliah umum pada mahasiswa di Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2026).

“Sebelum dilantik saya dipanggil Pak Presiden untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah yang lebih mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Tiga kata itu kuncinya,” ujar Nusron di hadapan peserta kuliah umum.

Kuliah umum tersebut diikuti 20 dosen dan 80 mahasiswa dari berbagai fakultas di UNWAHAS. Dalam kesempatan itu, Nusron menjelaskan restrukturisasi distribusi tanah penting dilakukan karena masih adanya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Menurutnya, sebagian besar tanah masih dikuasai kelompok tertentu sehingga akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi belum merata. Ia pun mengacu pada pemikiran ekonom Hernando de Soto terkait konsep legal access.

“Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah,” katanya.

Lebih lanjut, Nusron menegaskan kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Pemerintah, menurutnya, tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang.

“Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan,” tambahnya.

Kuliah umum yang diikuti secara antusias oleh mahasiswa UNWAHAS ini, turut dihadiri Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang, Noor Achmad; Rektor Universitas Wahid Hasyim, Helmy Purwanto; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto beserta jajaran.