RRI.CO.ID, Langgur - Informasi yang dilansir dari N25NEWS menyatakan, Suasana ceria dan barisan panjang peserta memadati jalanan saat kegiatan jalan sehat menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel).

Ribuan peserta tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Namun, di balik semarak dan senyum para peserta, tersimpan keresahan yang dirasakan para tenaga pendidik.

Peringatan yang seharusnya menjadi momen penghargaan bagi insan pendidikan justru diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dinilai memberatkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, panitia penyelenggara diduga memberlakukan dua jenis pungutan kepada peserta dari kalangan pendidikan.

Setiap Kepala Sekolah se-Tanimbar Selatan diwajibkan membayar sebesar Rp125.000 per orang untuk biaya pakaian atau atribut kegiatan.

Padahal, dalam ketentuan yang berlaku, kebutuhan seragam kegiatan kedinasan seharusnya ditanggung oleh anggaran resmi, bukan dari dana pribadi. Tak hanya itu, para guru juga dibebankan biaya sebesar Rp100.000 per orang dengan alasan untuk keperluan bazar atau konsumsi.

Kebijakan ini menuai keluhan karena dianggap sebagai beban tambahan yang tidak semestinya.

Jika diakumulasikan, jumlah dana yang terkumpul dari para pendidik tersebut diperkirakan mencapai angka yang cukup besar.

Kondisi ini dinilai ironis, mengingat di tengah upaya peningkatan kesejahteraan guru, justru muncul praktik yang terkesan membebani mereka.

“Ini namanya apa? Hardiknas adalah hari kita dihargai, tapi kenapa justru kita yang disuruh bayar mahal? Rp100 ribu untuk guru, Rp125 ribu untuk kepala sekolah. Itu angka yang tidak sedikit bagi kami,” ungkap salah satu guru yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Praktik ini dinilai tidak wajar dan berpotensi melanggar aturan yang melarang pungutan di lingkungan pemerintahan tanpa dasar yang jelas.

Sejumlah pihak pun mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan.

Kemeriahan kegiatan jalan sehat sebagai pembuka rangkaian Hardiknas seolah menutupi kegelisahan yang terjadi dibalik layar. Masyarakat dan kalangan pendidikan berharap pemerintah daerah serta instansi pengawas dapat segera turun tangan.

Dugaan pungli ini dinilai perlu diselidiki secara serius agar tidak mencederai semangat peringatan Hardiknas, sekaligus menjaga integritas dunia pendidikan di Tanimbar Selatan.

Ketua Paniti HUT Hardiknas Tingkat Kecamatan Tanimbar Selatan Tahun 2026 , Juga Kepala SMP St. Paulus Saumlaki, Bruno Mampesi, S.Pd dikonfirmasi terkait dugaan ini melalui Telpon Seluler, Minggu Pkl.07.01 Wit membantah terkait dengan dugaan Pungli yang dilakukan oleh Panitia Hardiknas terhadap informasi miring tersebut.

“Saya selaku itu Panitia menyampaikan Provisiat bagi kami, karena pembukaan kegiatan kemarin itu menurut pandangan kami itu luar biasa lewat partisipasi semua satuan pendidikan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan itu sangat mendukung kegiatan ini meskipun kegiatan ini Tingkat Kecamatan, tapi itu dia punya Euforia sudah tingkat Kabupaten,” ucap Mampesi.

Mampesi menilai hadirnya Pimpinan Daerah, Forkopimda dan Pimpinan OPD memberikan dukungan penuh terhadap Penyelenggaraan iven pendidikan di Tahun 2026.

“Saya mau sampaikan dulu bahwa berita itu tidak fair, karena hanya disampaikan secara sepihak, tidak meminta klarifikasi dari saya dan teman-teman panitia untuk memberikan hak jawab kami kepada yang bersangkutan. Menurut saya alangkah baiknya mereka kan tahu kode etik jurnalistik memuat beruta secara fair. Meskipun dia punya hak imunitas,” tegasnya.

Mampesi menyebutkan, dalam kepanitian tidak terdapat pungutan dan jumlah sekolah yang tercantum dalam pemberitaan tidak tepat, justru kepantian terdapat 30 Anggota Panitia yang didalamnya dlebur dari Tokoh Agama, dan para Guru

“Dalam keanggotaan ini ada Pastor, Kepala sekolah dan Pendeta, pada rapat awal itu, Panitia memberikan pandangan-pandangan. Kami menawarkan program-program, salah satu kegiatan yang mau kita laksanakan ini, dananya dari mana?, Ini kan bukan event yang dibuat oleh kabupaten, tapi ini hanya tingkat kecamatan,” ungkapnya.

Dikatakan Keputan ini disampaikan bersama dan diputuskan bersama selaras kesepakatan Korum, oleh seluruh peserta rapat disesuaikan Notulen, sebab kegiatan ini menjadi agenda perdana yang membutuhkan seragam, selain itu menjadi cermin bagi Korwil lainnya di 9 Kecamatan di Kepulauan Tanimbar.

“ Kami ada 12 jenis mata lomba, yang melibatkan TK, PAUd, dan SMP baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, yang ada di Kecamatan Tanimbar Selatan. Dan kita mau hargai mereka yang datang berlomba. Kita beri piagam, Piala dan medali, Nah kita dapat dari mana, Tentu kita perlu dana,” tandas Mampesi.

Mampesi menggambarkan, untuk memenuhi kebutuhan anggaran Perayaan Hardiknas ini, upaya yang dilalui berupa penjualan Bazar kepada Masyarakat melalui Kiprah seksi usaha dana dalam menu ikan bakar, ayam dan menu lainnya, disertai kerjasama bersama warung makan.

“Kami ambil dari warung itu Rp. 40.000 dan kami jual Rp100.000 dan namanya juga cari dana gitu, setiap kegiatan itu pasti butuh dana. Dan pemberitahuan itu bahwa kami kasih Kupon ke Semua Guru di Kecamatan Tanimbar Selatan, tidak !! Kami memberikan kupon kepada setiap Pimpinan Sekolah untuk menjual kuponnya,” ucapnya.

Mampesi menjelaskan, Panitia tidak serta merta memberikan kupon ke Semua Guru di Tanimbar Selatan dengan menodongkan kupon untuk membeli Produk Panita seperti yang diberitakan, namun Setiap Pimpinan Sekolah menawarkan ke Masyarakat terhadap pemasaran Produk.

“Jadi setiap satuan pendidikan itu diberikan kupon, lalu dia jual kepada masyarakat. Jual kepada siapa saja. Dn terbukti Banyak masyarakat antusias untuk membeli kami punya kupon Bazar, jadi sama sekali tidak ada paksaan dari Panitia, dan Panitia tidak pungut apapun dari guru seperti pemberitaan iu,” bebernya.

Mampesi mengaku, kegiatan ini mendapat dukungan dari BUMD, BUMN, para donator yang menyambut positif pelaksanaan Iven Hardiknas, dan mewakili Panitia menyayangkan Pemberitaan ini dan perlunya identifikasi informasi positif dan pemberitaan yang obyektif.

“Nanti berkenaan bisa mengecek, nanti saya kirim daftar panitia, dan telepon langsung, apakah ada intimidasi? Apakah ada pemaksaan? Sama sekali tidak,” terangnya.

Mampesi juga mengkritik jumlah Sekolah yang diulas dalam Pemberitaan tidak sesuai kalkulasi Jumlah Sekolah di Tanimbar Selatan dan informasi ini tak sesuai data lapangan, dan perlu dicek kebenarannya.

“Coba dihitung dulu datanya salah, sumbernya salah dia tau berapa sekolah di Kecamatan Tanimbar Selatan, pemberitaan itu salah kami mengatakan bahwa itu Pembohongan Publik kepada masyarakat. Dia tahu jumlah SD berapa, jumlah SMP berapa. Dia salah besar itu,” tutupnya.