RRI.CO.ID, Langgur - Aktivis LSM Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR) Anders Luturyali menyebutkan, direncakan hari ini dijadwalkan untuk dilaksanakan aksi boikot groundbreaking, Inpex Masela yang dipusarkan di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kepulauan Tanimbar, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, alasan aksi boikot ini didasari peran Inpex yang hingga kini belum melaksanakan kewajibannya terkait penyelesaian kepemilikan Lahan di Tanimbar, yang masih dalam kondisi bermasalah.
“Kedua, bahwa groundbreaking ini yang dihembuskan kemarin dari SKK Migas maupun INPEX, itu belum ada kepastian kapan., Jangan buat masyarakat Tanimbar bingung, seharusnya jangan dibilang kira-kira bulan ini, bulan itu jangan lah. Masyarakat Tanimbar butuh kepastian. Groundbreakingnya kapan. Misalnya di bulan April, ya bulan April tanggal berapa gitu,” tegasnya.
Luturyali mengingatkan pihak Inpex untuk menentukan waktu pasti, menghindari berbagai penafsiran buruk terhadap Inpex yang tidak menyampaikan informasi pasti dan hanya memberikan isu tak pasti di Masyarakat.
“Kita bisa beranalogi bahwa INPEX ini juga main-main dengan orang Tanimbar gitu. hembuskan isu-isu hoax juga. Kalaupun ada penundaan, harusnya segera diberitahukan secara umum ke publik soal groundbreaking,”tandasnya.
Permasalahan dasar yang menjadi kajian Pihaknya, kata Luturyali, Inpex belum menuntaskan permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Tanimbar, disebabkan minimnya keterbukaan informasi untuk tenaga kerja, tahapan-tahapan pekerjaan Inpex dan penggunaan vendor-vendor lokal yang masih saja tertutup.
“ Semua itu tidak transparan. Jadi masyarakat Tanimbar kami berharap bahwa ini penting untuk disikapi. Kita harus bicara tuntas di awal sebelum pengoperasian blok masyarakat,” ucapnya.
Luturyali menggambarkan, tiga elemen yang bergerak hari ini yakni DPD KNPI yang dipimpin Alex Belay, LSM Altar, Bung Andre dan diwakilkan Bung Nanto Permelay , dan dirinya mewakili Forum Cinta Bumi Tanimbar.
Pemerintah daerah diminta melakukan sosialisasi dan merangkul Warga Pemilik Lahan dan serius dan jika disesuaikan dengan Peraturan desa terkait Penetapan Harga Tanah sejalan Perdes di masing - masing Wilayah.
“Karena sepanjang ini, kami selalu mengkritisi pemerintah daerah sebagai pemadam kebakaran. Ada hal sedikit pada potensi konflik tidak diantisipasi, tetapi ketika sudah ada konflik, baru pemerintah turun. Jadi analisa potensinya kurang , dan tidak proaktif untuk menyambut Proyek Strategis Nasional,” ulas Luturyali.
Pemda harus menyiapkan tenaga lokal dan partisipasi Aktif menyelesaikan lahan di Lokasi sasaran Pembangunan Fasilitas PSN yang kedepan berdampak positif bagi warga di Tanimbar.
Luturyali juga berharap, Deteksi dini terhadap Indikasi Mafia Tanah di Desa Bomaki, Lermatan dan Latdalam harus dilakukan DPRD dan Pemda Kepulauan Tanimbar, terhadap pembelian lahan berskala besar.
Hal ini menjadi tanda tanya besar , ada upaya terselubung yang harus dievaluasi, tujuan pembelian lahan di desa - desa setempat, tanpa tujuan yang jelas sejak Tahun 2015 hingga saat ini, yang menimbulkan sorotan dan motif dibalik itu.
“Banyak cukong dan mengetahui lokus PSN yang perlu diberantas, kalau sekiranya kalau dibeli diatas 2025, kita harus proses ini perlu digugurkan,” tutup Luturyali.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....