RRI.CO.ID, Langgur - Ada kepahitan yang sulit ditelan saat kita harus membandingkan gemerlap panggung di Jakarta dengan realita getir di tanah sendiri.

Beberapa waktu lalu, tepatnya, di Ballroom JOEXPO Kemayoran yang megah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar diganjar penghormatan tinggi. Bupati Ricky Jauwerissa dengan bangga menerima penghargaan Kategori Pratama atas pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Sebuah predikat indah yang menandakan daerah ini dinilai telah memenuhi standar layanan kesehatan, berkomitmen kuat, dan sukses berkolaborasi demi kesejahteraan rakyat, Selasa (27/1/2026)

Di atas kertas, Tanimbar terlihat begitu hebat. Di mata pusat, sistem kesehatan kita diklaim sudah berjalan, sudah merata, dan siap melindungi setiap jiwa di Bumi Duan Lolat.

Namun, seberapa berhargakah sebuah piala dan sertifikat bergengsi itu, jika di lapangan nyata justru memperlihatkan wajah yang sangat berbeda?

Minggu (05/4/26), tangis pecah di Dusun Mitak, Desa Awear Rumngeur, Kecamatan Wuarlabobar. Seorang ibu hamil berinisial DS harus meregang nyawa, bukan di ranjang rumah sakit yang layak, melainkan di tengah perjalanan yang panjang dan melelahkan.

Harapan keluarga untuk menyelamatkan nyawa sang ibu pupus seketika. Di sana, di pelosok desa ini, predikat "UHC Pratama" itu seolah hanyalah teori belaka. Realitanya, fasilitas kesehatan diduga tidak siap, peralatan medis terbatas, dan pelayanan yang jauh dari kata maksimal.

Sang ibu dibawa berjuang dari tingkat desa ke kecamatan, namun tak tertangani. Harapan berpindah ke rujukan kota, namun takdir berkata lain sebelum tiba. Nyawa itu melayang sia-sia, dikalahkan oleh sistem yang rapuh dan ketidaksiapan yang mematikan.

Bagaimana mungkin kita berbangga hati dengan gelar "Pratama", sementara di desa-desa terpencil rakyat masih harus mempertaruhkan nyawa hanya karena tidak ada alat dan tidak ada pertolongan yang cepat? Apakah penghargaan itu hanya sekadar seremoni, hiasan di dinding, atau pencapaian di atas kertas yang indah dibaca namun kosong maknanya?

Pertanyaan besar kini bergelayut di benak setiap orang. Apakah UHC itu hanya janji manis di atas panggung, atau benar-benar hadir menyentuh tangan rakyat yang sekarat?

Sangat menyayat hati ketika piala di Jakarta bersinar terang, namun di Mitak, harapan rakyat justru meredup dan mati ditelan jalan. Penghargaan itu seolah menjadi sindiran pedas, bahwa implementasi di lapangan masih sangat jauh dari harapan, bahkan terasa menyakitkan bagi mereka yang kehilangan orang tersayang.

Hingga akhirnya publik bertanya. Untuk apa semua gelar dan piala itu, jika nyawa manusia masih saja menjadi taruhan yang kalah.

Selaku Beranda Depan NKRI- Australia, Sentuhan Pelayanan Kesehatan yang jadi Hak Hakiki masih saja terabaikan, ketimbang Infrastruktur Fisik yang dominan jadi Sasaran Alokasi APBD, padahal nilai Kemelaratan bagi masyarakat yang terpinggirkan menjadi luka pedih yang tak bertepi.

Tangisan haru Keluarga Almarhumah DS, menggema, seharusnya menggetarkan hati setiap hati Pihak-Pihak yang berkepentingan, dan bukan sebaliknya menutup diri terhadap Kritikan, saran, masukan dan gagasan Konstruktif yang menyoroti berbagai kebutuhan dasar.

Berbeda di Kota Tual masuk Nomor 1 dari 10 Rumah Sakit dan Kota Tual melalui Intenvensi APBN, lewat Dirjen Pelayanan Kesehatan, dalam Peningkatan status Rumah Sakit berupa sarana Prasarana.

Kementerian Kesehatan akan mendukung peningkatan Status Rumah Sakit Maren Kota Tual dari Tipe D ke Tipe C, sesuai Prestasi yang diperoleh Pemkot Tual, dari Perhatian Pemkot Tual yang memaksimalkan APBD menjamin kesehatan Masyarakat dalam Program JKN.

Prioritas KIA menjadikan Landasan utama, menekan Kematian Ibu dan Anak , melalui penyiapan Rumah Tunggu yang optimal, memberikan akses mudah menyelamatkan Ibu dan Anak.

Rumah Sakit Maren yang memperoleh sejumlah intervensi pembenahan saran fisik Rumah Sakit dan pengadaan sarana layanan kesehatan yang lebih optimal, bagi peningkatan layanan bagi seluruh Masyarakat.

Sejumlah anggaran dalam mendukung perubahan status diperhitungkan mencapai 170 Milyar berdasarkan identifikasi kebutuhan data akurat sejalan prosedur pembangunan dan pengelolaan rumah sakit.

Semoga Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar, di Usia ke -27 Tahun pada 4 Oktober 2026/ mampu membuka diri, menjadikan Hak- Hak anak - anak adat Tanimbar untuk menikmati hasil kemerdekaan dalam Pembangunan, misalnya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Papan, terpenuhi secara bertahap.

Evaluasi Kinerja secara berjenjang, dari Level Puskesmas hingga Rumah Sakit, terkait kinerja dan pemenuhan Fasilitas yang Kompleks, juga SDM yang terukur, mampu memberikan solusi terhadap kesenjangan sosial yang terjadi di Bumi Duan Lolat.