RRI.CO.ID, Tual - Hari Pers Nasional (HPN) ke-80 kembali diperingati dalam suasana seremonial di berbagai daerah.

Namun, bagi pers lokal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, peringatan ini lebih layak dimaknai sebagai ruang refleksi: tentang kebebasan yang telah diraih, sekaligus tentang kerapuhan yang terus membayangi.

Secara normatif, pers Indonesia hari ini menikmati kebebasan yang jauh lebih luas dibandingkan masa lalu.

Tidak ada lagi pemberedelan, pencabutan izin terbit sepihak, atau sensor terbuka oleh negara., namun, kebebasan tersebut tidak otomatis menghadirkan rasa aman bagi jurnalis, khususnya di daerah kepulauan seperti Tanimbar.

Jurnalis lokal Johanis Kopong, anggota PWI Muda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan jurnalis berstatus UKW Muda di media info86news, menyebut pers daerah kini berada dalam dua krisis yang saling terkait: krisis ekonomi dan krisis keberanian, Senin (9/2/2026).

“Pers hari ini memang bebas secara normatif, tetapi di daerah seperti Tanimbar, tekanan ekonomi justru semakin berat dan memengaruhi keberanian redaksi,” kata Johanis.

Persoalan ekonomi menjadi fondasi dari banyak masalah lain. Pendapatan iklan media lokal terus menurun seiring pergeseran belanja iklan ke platform digital global berbasis algoritma.

Sementara itu, biaya produksi, transportasi liputan antarwilayah kepulauan, hingga kebutuhan teknis redaksi terus meningkat.

“Di ruang redaksi media lokal sering terdengar lelucon pilu, lebih mudah mencari jarum di tumpukan jerami daripada menemukan iklan yang bersedia membiayai kerja jurnalistik yang bermartabat,” ujarnya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan jurnalis. Banyak wartawan di daerah bekerja dengan upah minim, tanpa kontrak yang jelas, dan perlindungan yang lemah.

Dalam situasi seperti ini, independensi pers diuji bukan oleh larangan, melainkan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup.

Tekanan ekonomi juga mendorong media melakukan berbagai bentuk efisiensi: pengurangan liputan, pemangkasan honor, hingga meniadakan laporan mendalam.

Akibatnya, jurnalisme kritis yang seharusnya menjadi tulang punggung demokrasi justru terpinggirkan.

“Investigasi menjadi mahal, liputan kritis dianggap berisiko, dan ruang analisis semakin dipersempit”, tegasnya.

Di daerah dengan relasi sosial yang dekat seperti Tanimbar, tantangan pers menjadi berlapis. Jurnalis tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga tekanan sosial dan politik lokal.

Keberanian menulis kerap diuji oleh kedekatan personal, relasi kekuasaan, serta minimnya dukungan institusional bagi jurnalis.

Dalam konteks ini, Hari Pers Nasional seharusnya tidak berhenti pada perayaan simbolik.

Momentum HPN perlu dimaknai sebagai panggilan untuk memperkuat ekosistem pers daerah: memastikan kesejahteraan jurnalis, menjamin independensi redaksi, dan menjaga kualitas jurnalisme agar tetap berpihak pada kepentingan publik.

“Menjaga kebebasan pers di daerah berarti menjaga demokrasi tetap hidup sampai ke pulau-pulau terluar,” kata Johanis.

Di usia ke-80 tahun, pers Indonesia, termasuk pers Tanimbar, berada di persimpangan jalan.

Apakah ia akan sekadar bertahan sebagai industri informasi yang tunduk pada pasar, atau tetap teguh menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi yang kritis dan berintegritas.

Jawaban atas pertanyaan itu sangat ditentukan oleh keberanian bersama untuk melindungi pers, terutama di daerah.