RRI.CO.ID, Langgur - Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandari, menegaskan kondisi geografis kepulauan Kabupaten Maluku Tenggara menuntut pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antarpulau menjadi prasyarat utama untuk memperluas pelayanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Senin (2/1/2026).

Paparan tersebut disampaikan Ika dalam forum perencanaan pembangunan pada tahun lalu, namun dinilai masih relevan dengan arah kebijakan pembangunan Maluku Tenggara pada 2026. Ia menekankan tanpa konektivitas yang memadai, kesenjangan pelayanan publik di wilayah kepulauan akan sulit ditekan.

“Kondisi geografis Maluku Tenggara yang kepulauan menjadikan aksesibilitas dan konektivitas sebagai kebutuhan mendasar yang harus dikerjakan secara terintegrasi antara pusat dan daerah,” kata Ika.

Selain konektivitas, Ika menyoroti arahan Presiden terkait pengentasan kemiskinan yang perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah. Program afirmatif seperti Kartu Usaha Afirmatif dan Kartu Kesejahteraan harus tepat sasaran dan disinkronkan dengan karakter wilayah kepulauan.

Ia juga menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan. Menurutnya, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki banyak kawasan konservasi yang harus dilindungi dari aktivitas ekonomi ekstraktif yang tidak ramah lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi harus berkelanjutan, karena kegiatan ekstraktif yang tidak ramah lingkungan akan berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya alam, terutama perikanan,” ujarnya.

Lebih jauh, Ika mengingatkan Provinsi Maluku secara umum masih menghadapi laju deforestasi dan degradasi lingkungan yang tinggi berdasarkan catatan Bappenas. Ia berharap Maluku Tenggara mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan hidup ke depan.