KBRN, Langgur: Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan komitmen daerahnya dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan bukan sekadar “halaman belakang” Indonesia, tetapi wajah negara yang harus dikelola secara terencana, terpadu, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Maluku Tenggara siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pembangunan kawasan strategis perbatasan,” ujar Bupati Thaher. Pernyataan ini menegaskan tekad Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Kehadiran Bupati Thaher dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Sentul, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025), memperkuat posisi strategis Maluku Tenggara. Rakor yang berlangsung dua hari ini diikuti kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, kabupaten/kota perbatasan, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Fokus utama yang dibahas dalam rakor adalah peningkatan konektivitas antar pulau, penguatan keamanan wilayah, dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan. Strategi ini selaras dengan program nasional untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai zona yang aman, produktif, dan berdaya saing.

Rakor juga mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2024, menyusun target strategis 2025, serta menyelaraskan anggaran pusat-daerah. Diskusi mendalam mencakup potensi kerawanan perbatasan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas antarwilayah.

Bupati MTH menekankan pentingnya keberlanjutan dalam penguatan kawasan perbatasan. “Daerah perbatasan harus dibangun bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana,” katanya, menegaskan keseimbangan antara keamanan dan kualitas hidup warga perbatasan.

Partisipasi aktif Maluku Tenggara dalam rakor mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena menunjukkan keseriusan daerah dalam memperjuangkan kepentingan strategisnya di tingkat nasional. Rakor ditutup dengan kesepakatan bersama pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan harus dilakukan secara kolaboratif, modern, dan berbasis kepentingan masyarakat setempat.

“Implementasi strategi ini diharapkan menjadikan Maluku Tenggara sebagai garda terdepan Indonesia yang aman, maju, dan berdaya saing. Kami berharap perhatian lebih besar dari pemerintah pusat akan berdampak langsung pada peningkatan infrastruktur, layanan publik, dan penguatan keamanan wilayah,” ucap Bupati Thaher.