KBRN, Tual : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yongky Souisa, S.STP menjelaskan, Negara harus hadir dengan data yang akurat, valid, dan menyatu, agar tidak ada lagi rakyat kecil yang tercecer dari hak-haknya, Selasa (12/8/2025).

Souisa mengulas arahan Menteri Sosial dalam Rakornas Dinas Sosial se-Indonesia di Jakarta, Juli lalu, sebab data bukan sekadar deretan angka dalam tabel namun nadi kebijakan, sesuatu yang harus dijaga dengan kejujuran, dirawat dengan integritas, dan digunakan dengan hati nurani.

Souisa juga menggambarkan DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sejalan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menugaskan seluruh pemerintah daerah untuk memutakhirkan dan memanfaatkan data ini sebagai acuan utama bantuan sosial dan pemberdayaan.

“Kalau datanya keliru, ada yang seharusnya tidak menerima bansos malah dapat, dan yang benar-benar miskin malah terlewat,” kata Yongky.

Ia menjelaskan mekanisme ground check di lapangan, verifikasi bersama BPS, hingga sistem sanggah yang memungkinkan masyarakat mengoreksi data, dan kebijakan ini bukan sekadar administrasi, melainkan upaya menutup celah ketidakadilan.

“Tiap rupiah bantuan harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah,” tegasnya.

“Program sekolah rakyat, menjadi Program Strategis Nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengangkat orang kecil untuk berdaya saing”, katanya.

“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi tempat mereka belajar bahwa mereka layak untuk bermimpi,” ucap Souisa.

Di Kepulauan Tanimbar, rencana ini akan disambut dengan penyediaan lahan, sarana, dan tenaga pendidik. Pemerintah daerah, kata Yongky, siap mendukung penuh.

Yongky tak menutup mata bahwa program seperti ini akan berhadapan dengan tantangan. Dari masalah data, pergeseran kuota bansos, hingga temuan penerima bantuan yang menyalahgunakan dana untuk judi online. “Itulah pentingnya integritas data dan pengawasan ketat,” katanya serius.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program nasional seperti DTSEN dan Sekolah Rakyat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. “Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Semua harus terlibat,” tuturnya.

Keinginan Masyarakat Lokal di Tanimbar untuk membangun Generasi Emas di Tahun 2045 secara wajar dan tetanggung Jawab melalui Sekolah Rakyat, namun hal ini memerlukan Pengawasan Intensif, guna program ini mengarah pada Siswa yang benar - benar tidak mampu berdasarkan Fakta dan meminimalisir penyimpangan di Lapangan.

Data, Fakta dan Akurasi, wajib dipatuhi dalam penginputan, tanpa intervensi dari Pihak manapun sesuai Kriteria, untuk menunjukan hasil Prioritas Negara bagi Anak - Anak Adat Tanimbar yang bukan lagi menjadi tertinggal, tertinggal dan ter lainnya, mengubah Stigma itu menjadi Daerah Tanimbar yang Terdepan di Tapal Batas Negara.

Seluruh Warga akan bangga dan Bersukaria di Masa Kemerdekaan, karena terbebas dari Penjajah, namun kebebasan pada Kesenjangan Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan dan Kebutuhan Vital lainnya yang harus dipenuhi Negara, dengan Pembagian Kue Pembangunan hingga di Bumi Duan Lolat Tercinta.