RRI.CO.ID, Langgur - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai resmi dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan misi pendahulunya, BPUPKI. Sehari setelah pendiriannya, tiga tokoh penting bangsa yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat diberangkatkan menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno dan Hatta masing-masing ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua badan yang awalnya beranggotakan 21 orang ini.

Dilansir dari detikedu, secara garis besar, PPKI memiliki dua tujuan utama yang krusial bagi masa depan bangsa. Tugas pokok badan ini adalah melanjutkan tugas BPUPKI guna menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekaligus membahas berbagai hal praktis terkait pendirian negara baru, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga pemerintahan.

Selepas proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI bergerak cepat dengan menggelar tiga kali sidang penting secara maraton. Sidang pertama pada 18 Agustus menghasilkan pengesahan UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional. Disusul sidang kedua pada 19 Agustus yang menetapkan pembagian 8 wilayah provinsi beserta gubernurnya, 12 departemen, dan pembentukan Komite Nasional daerah. Rangkaian sidang kemudian ditutup pada 20 Agustus dengan agenda pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia (PNI), serta Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Keberadaan PPKI menjadi fondasi administratif yang sangat vital dalam mengawal transisi berdirinya Republik Indonesia di tengah situasi genting pasca-kekalahan Jepang dari Sekutu. Setelah merampungkan seluruh tugas historisnya dalam mempersiapkan struktur kenegaraan, PPKI akhirnya secara resmi dibubarkan pada 29 Agustus 1945.