RRI.CO.ID, Langgur - Pemerintah terus memperkuat tata kelola data nasional melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan, khususnya bantuan sosial, berbasis pada data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir.

Penjelasan ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara Freddy Abrahams, S.P ketika hadir dalam dialog interaktif bersama RRI Tual.

Ia menjelsakan dalam Instruksi Presiden tersebut, Presiden mengarahkan sekitar 18 hingga lebih dari 20 kementerian dan lembaga untuk bersinergi melakukan penyempurnaan dan integrasi data sosial ekonomi nasional. Kementerian dan lembaga yang terlibat di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Bappenas, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) serta sejumlah lembaga lainnya.

“Kami sebagai BPS tetap mengacu pada Instruksi ini karena menekankan pentingnya penguatan proses verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data secara berkala” Tutur Abrahams

Ia menambahkan melalui DTSEN, pemerintah menggabungkan berbagai sumber data, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data penanganan kemiskinan ekstrem. Integrasi ini bertujuan menghapus tumpang tindih data serta memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran.

Abrahams mengaku Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai dapur dalam penyusunan dan integrasi data tersebut. Seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan menyerahkan data by name by address untuk kemudian dipadukan menjadi satu data nasional yang menjadi rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pemerintah.

Sebagai Kepala BPS Maluku Tenggara Ia berharap tidak ada lagi perbedaan data antarinstansi. Agar seluruh kebijakan sosial dan ekonomi akan mengacu pada satu data yang sama, sehingga program pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.