RRI.CO.ID, Langgur — Keterlambatan penetapan basic price atau harga satuan daerah kembali menjadi sorotan DPRD Maluku Tenggara karena dinilai berpengaruh terhadap lambannya pelaksanaan sejumlah program pembangunan tahun 2026. Anggota DPRD Maluku Tenggara, Imanuel Ufi, meminta pemerintah daerah segera memperjelas dasar penetapan basic price agar proses pembangunan tidak terus mengalami hambatan.

Masalah tersebut disampaikan Ufi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Maluku Tenggara bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Maluku Tenggara, Rabu (6/5/2026). Ia menilai penjelasan Dinas PUTR terkait kenaikan harga material akibat kondisi ekonomi global memang dapat dipahami, namun persoalan basic price tetap perlu dijelaskan secara terbuka karena sudah memasuki bulan kelima tahun anggaran.

Ufi mempertanyakan apakah basic price yang digunakan berasal dari tingkat kabupaten atau masih mengacu pada provinsi. Jika menggunakan basic price kabupaten maka secara mekanisme seharusnya sudah ditetapkan sejak Desember tahun sebelumnya sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan.

“Ini supaya clear, karena kita sepakat program dan kegiatan wajib diselesaikan dalam tahun berjalan. Kalau tidak, penyerapan anggaran bisa rendah dan daerah berpotensi kena penalti,” kata Ufi.

Ia mengakui situasi global, termasuk konflik di Selat Hormuz, memang berdampak terhadap ekonomi dunia dan kenaikan harga material konstruksi. Namun kondisi tersebut tidak boleh membuat penggunaan anggaran pembangunan menjadi tertunda terlalu lama karena masyarakat tetap menunggu realisasi program pemerintah daerah.

Selain persoalan basic price, Ufi juga menyoroti pentingnya komunikasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dengan DPRD maupun masyarakat. Ia menilai banyak polemik di lapangan muncul akibat kurangnya penjelasan terbuka terkait kendala teknis dan perkembangan pelaksanaan program pembangunan.

“Komunikasi itu penting supaya masyarakat memahami persoalan yang terjadi dan tidak muncul polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ufi, DPRD bukan sekadar corong pemerintah daerah, tetapi memiliki tanggung jawab menjelaskan berbagai kebijakan pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta Dinas PUTR Maluku Tenggara lebih aktif membangun komunikasi terkait kendala teknis maupun progres pekerjaan agar seluruh program pemerintah daerah dapat dipahami masyarakat secara utuh.

Komisi III DPRD Maluku Tenggara juga meminta pemerintah daerah segera mencari solusi terhadap persoalan basic price agar penyerapan anggaran pembangunan tidak terganggu. DPRD menilai percepatan penyelesaian persoalan tersebut penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan daerah dapat berjalan sesuai target tahun anggaran yang telah ditetapkan.