RRI.CO.ID, Langgur — Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Elat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kembali menjadi perhatian Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tenggara di tengah persoalan fluktuasi harga material konstruksi. DPRD menilai pemerintah daerah perlu segera memberikan kejelasan terkait perkembangan proyek tersebut agar pelaksanaannya tidak terhambat akibat persoalan basic price atau harga satuan daerah.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Maluku Tenggara, Ridwan H. Umachina, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Maluku Tenggara, Rabu (6/5/2026). Ridwan mengatakan proyek PJU Kota Elat sebelumnya pernah dibahas dalam rapat beberapa bulan lalu dan perlu mendapat klarifikasi lebih lanjut dari dinas teknis terkait perkembangan pelaksanaannya.

“Basic price ini memang perlu dihadirkan penjelasannya, termasuk terkait alasan kenaikan harga yang disampaikan dinas karena semua itu berpengaruh terhadap pekerjaan pembangunan,” kata Ridwan.

Menurut Ridwan, kenaikan harga material konstruksi saat ini dipengaruhi perkembangan situasi global, terutama persoalan minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya distribusi barang dan harga material pembangunan di daerah, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara.

Ia mengingatkan bahwa seluruh proyek pembangunan pemerintah memiliki batas waktu pelaksanaan sehingga persoalan global tidak boleh sampai menghambat pekerjaan yang sedang berjalan. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera mencari langkah penyesuaian agar proyek pelayanan publik seperti PJU Kota Elat tetap dapat dilaksanakan sesuai target.

“Jangan sampai persoalan dalam skop global lalu berdampak terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara,” ujarnya.

Komisi III DPRD Maluku Tenggara juga meminta Dinas PUTR terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan basic price agar pelaksanaan kontrak pembangunan tidak mengalami keterlambatan. DPRD menilai percepatan penyesuaian harga satuan penting dilakukan supaya proyek-proyek yang bersumber dari DAK maupun anggaran daerah tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat.