RRI.CO.ID, Langgur - Pelaksanaan proyek air bersih di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, terkendala belum tersusunnya basic price atau harga satuan terbaru yang sesuai dengan kondisi lapangan saat ini. Situasi tersebut diperparah dengan kenaikan harga material konstruksi akibat dampak ekonomi global yang mempengaruhi distribusi barang hingga ke wilayah Maluku.

Kendala itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Maluku Tenggara, Herling Priartha, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Maluku Tenggara, Rabu (6/5/2026). Herling menjelaskan pekerjaan air minum di wilayah Kei Besar Utara Barat mengalami kesulitan karena harga material perpipaan di lapangan mengalami kenaikan cukup tinggi sementara basic price belum dapat disesuaikan secara menyeluruh.

Menurut Herling, kenaikan harga tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk dampak ketegangan di Selat Hormuz yang menyebabkan biaya distribusi dan harga barang ikut meningkat. Akibatnya, sejumlah pekerjaan konstruksi yang sebelumnya telah direncanakan harus mengalami penyesuaian teknis agar tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

“Dengan harga satuan yang sekarang, ada pekerjaan yang harus disesuaikan karena harga material di lapangan sudah jauh meningkat dibanding perencanaan awal,” ujar Herling.

Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Maluku Tenggara, Albert Efruan, menilai kondisi kenaikan harga material saat ini memang terjadi hampir di seluruh daerah, bukan hanya di Maluku Tenggara. Namun, proyek pelayanan dasar seperti air bersih tetap harus dilanjutkan meskipun pemerintah daerah melakukan penyesuaian teknis terhadap cakupan pekerjaan.

Albert mencontohkan proyek air bersih di Ohoi Hangur yang semula dirancang menjangkau hampir seluruh kepala keluarga penerima manfaat. Akan tetapi, akibat kenaikan harga perpipaan dan material lainnya, pemerintah daerah kemungkinan mengurangi sebagian kecil cakupan pelayanan agar proyek tetap bisa dilanjutkan dan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dikembalikan ke pemerintah pusat.

“Lebih baik satu dua kepala keluarga belum terlayani daripada seluruh pekerjaan berhenti dan anggaran menjadi mubazir lalu dikembalikan ke negara,” kata Albert.

Ia meminta Dinas PUTR Maluku Tenggara tidak menunggu terlalu lama proses penetapan basic price dan segera mengambil langkah teknis berdasarkan kondisi harga di lapangan. Menurut Albert, jika harga satuan tidak segera disiapkan, maka berbagai kontrak pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara berpotensi mengalami keterlambatan pelaksanaan.

Selain itu, DPRD Maluku Tenggara juga berencana memanggil instansi terkait untuk membahas persoalan basic price secara menyeluruh agar pelaksanaan proyek pembangunan tidak terus terkendala. Albert menegaskan proyek air bersih di Kei Besar Utara Barat menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di sedikitnya empat desa sehingga keberlanjutan pekerjaannya harus menjadi prioritas pemerintah daerah.