RRI.CO.ID, Langgur - Persoalan tunggakan rekening air yang menumpuk bertahun-tahun di Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar, mendorong DPRD Kabupaten Maluku Tenggara meminta langkah konkret dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kondisi ini dinilai mendesak untuk segera ditangani karena berdampak langsung pada beban masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Ridwan H. Umachina, menyampaikan harapannya agar PDAM dapat mengambil kebijakan strategis, termasuk kemungkinan pemutihan tunggakan. Hal itu disampaikannya kepada awak media melalui sambungan telepon, Selasa (5/5/2026).

“Kita ketahui bahwa ada tunggakan air yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan di seputaran Elat. Tentu ini menjadi beban dan harus diselesaikan,” kata Umachina.

Umachina menilai, kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan rendah menjadi salah satu faktor utama sulitnya penyelesaian tunggakan. Oleh karena itu, ia meminta agar proses penagihan tidak semakin menyulitkan warga.

Umachina mengusulkan agar PDAM mempertimbangkan kebijakan penghapusan tunggakan dengan skema tertentu sebagai solusi jangka pendek. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memulai kembali kewajiban pembayaran secara normal.

“Tentu harapan ini ada plus dan minusnya, tetapi ini perlu menjadi pertimbangan. Kalaupun dihapuskan tentunya ada syarat atau kebijakan yang harus ditetapkan oleh PDAM untuk warga pengguna,” ujar Umachina.

Menurut Umachina, kebijakan tersebut harus tetap disertai aturan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari. Selain membantu masyarakat, kebijakan ini juga berpotensi berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menambahkan, PDAM juga perlu memperhatikan pelayanan air bersih untuk fasilitas umum seperti rumah ibadah. Hal ini penting sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan publik yang harus dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Dengan adanya kebijakan yang tepat dan terukur, diharapkan persoalan tunggakan air di Ohoi Elat dapat segera terselesaikan tanpa menimbulkan beban baru bagi warga. Pemerintah daerah dan PDAM juga diharapkan dapat terus berkoordinasi guna memastikan pelayanan air bersih berjalan optimal dan berkelanjutan.