RRI.CO.ID, Langgur - Ketidaktepatan penempatan program hingga lemahnya basis data konflik menjadi sorotan utama DPRD Maluku Tenggara dalam evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Plt Sekretaris DPRD Maluku Tenggara, Antonius W. Raharusun, dalam Sidang Paripurna DPRD di ruang sidang DPRD Maluku Tenggara, Langgur, Kamis (23/4/2026), membacakan rekomendasi tersebut.

“Penataan program harus sesuai dengan tugas dan fungsi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.

Menurut Raharusun DPRD menilai perlu adanya penataan kembali pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan seperti kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Selama ini anggaran kegiatan tersebut ditempatkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), padahal secara substansi berada dalam lingkup Kesbangpol.

“Penempatan anggaran yang tidak tepat berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban,” katanya.

Raharusun mengatakan DPRD mendorong Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol dan camat untuk memperkuat sistem deteksi dini serta pencegahan konflik sosial. Ia menegaskan upaya tersebut perlu terintegrasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan secara lebih terstruktur dan berbasis data.

“Penguatan sistem deteksi dini harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor,” ujarnya.

Lebih lanjut, DPRD menilai pelaksanaan program yang ada saat ini belum didasarkan pada pemetaan dan analisis konflik yang komprehensif. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat umum dan belum menyasar kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.

Raharusun menambahkan DPRD meminta Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol segera menyusun peta rawan konflik yang diperbarui secara berkala. Peta tersebut penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pencegahan konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Peta rawan konflik harus terus diperbaharui agar kebijakan yang diambil relevan dengan kondisi di lapangan,” ucapnya.