RRI.CO.ID, Langgur - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara menyoroti kinerja Dinas Sosial dalam penanganan bencana sosial hingga persoalan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Sorotan itu tertuang dalam rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi tersebut dibacakan Plt Sekretaris DPRD Maluku Tenggara, Antonius W. Raharusun, dalam sidang paripurna DPRD yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Maluku Tenggara, Langgur, Kamis (23/4/2026). Ia menyebutkan keputusan DPRD Nomor 11/1.2/DPRD/2026 menjadi dasar evaluasi sekaligus arah perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan sosial.

“Penguatan sistem penanganan bencana sosial harus dilakukan melalui penyediaan buffer stock dan distribusi logistik yang jelas hingga ke wilayah kepulauan,” ujar Raharusun.

Salah satu fokus utama adalah penguatan sistem penanganan bencana sosial yang dinilai belum optimal. DPRD meminta pemerintah daerah melalui Dinas Sosial menyiapkan buffer stock berupa makanan siap saji, tenda, selimut, dan kebutuhan darurat lainnya yang tidak hanya ditempatkan di pusat kota, tetapi juga di wilayah rawan bencana.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya penyusunan mekanisme distribusi logistik darurat yang terstruktur dan terjadwal agar respons penanganan lebih cepat. DPRD juga meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi berkala terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

“Validasi data penerima bantuan sosial harus dilakukan secara berkala agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” katanya.

Sementara itu persoalan ODGJ yang kian terlihat di ruang publik turut menjadi perhatian serius dalam rekomendasi tersebut. DPRD mendorong adanya koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk penanganan terpadu, mulai dari rujukan pengobatan hingga pendampingan keluarga.

Melalui rekomendasi ini, DPRD menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam penanganan masalah sosial di daerah. Evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong perbaikan kebijakan sekaligus meningkatkan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.