RRI.CO.ID, Langgur - Dilansir dari berbagai sumber, Peringatan Hari Angkutan Nasional pada 24 April 2026 dirayakan dengan gempita melalui kampanye masif "Gunakan Angkutan Umum" dan pemberian insentif tarif di berbagai kota besar. Langkah ini diambil pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Namun, di balik seremonial tersebut, sektor transportasi publik Indonesia sebenarnya tengah berada di persimpangan jalan akibat tantangan anggaran yang cukup berat.

Kondisi ini diperparah dengan terhentinya layanan bus subsidi Buy the Service (BTS) seperti Teman Bus dan Buskita di sejumlah wilayah akibat berakhirnya kontrak operator dan keterbatasan fiskal daerah. Efisiensi anggaran Kementerian Perhubungan yang mencapai 43,66 persen dari pagu awal tahun 2025 memberikan dampak domino pada keberlanjutan program transportasi. Dampaknya, banyak daerah kini berjuang sendirian untuk mempertahankan layanan transportasi publik yang layak bagi warganya.

Selain masalah pembiayaan, transisi menuju transportasi modern juga masih menemui jalan terjal pada aspek infrastruktur dan regulasi. Ambisi pemerintah untuk melakukan transformasi digital dan elektrifikasi armada masih sering terbentur oleh kesiapan ekosistem di lapangan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa inovasi transportasi hanya akan menjadi tren sesaat yang tidak didukung oleh fondasi hukum dan teknis yang kuat di seluruh pelosok negeri.

Momentum Hari Angkutan Nasional tahun ini pun diharapkan menjadi titik balik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan, kenyamanan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Audit kualitas angkutan umum menjadi urgensi yang tidak bisa ditawar lagi. Tanpa perbaikan mendasar pada kualitas layanan dan kepastian subsidi, target untuk menciptakan konektivitas nasional yang inklusif dan berkelanjutan akan sulit tercapai.