RRI.CO.ID, Langgur - Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) yang jatuh pada Senin, 20 April 2026, menjadi momentum krusial bagi penguatan perlindungan publik di Indonesia. Berlandaskan UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 13 Tahun 2012, peringatan tahun ini menyoroti pentingnya komitmen negara dalam menjaga hak konsumen. Tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan lagi sekadar ketersediaan barang, melainkan kompleksitas ekosistem digital yang menuntut kesadaran serta etika bisnis yang lebih tinggi.

Dilansir dari merdeka.com, seiring pesatnya perkembangan media sosial, fenomena overclaim atau klaim berlebihan kini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Praktik pemasaran yang menjanjikan hasil instan—seperti produk kecantikan tanpa izin BPOM hingga obat herbal yang diklaim menyembuhkan penyakit kronis tanpa bukti klinis—kerap menyesatkan persepsi publik. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi, di mana pelaku usaha memegang kendali penuh atas data produk, sementara konsumen berada dalam posisi rentan terhadap kerugian ekonomi maupun kesehatan.

Fenomena tersebut kerap berkelindan dengan praktik overpromise, di mana janji layanan tidak sejalan dengan realitas yang diterima. Hal ini ditemukan di berbagai sektor, mulai dari keterlambatan layanan transportasi udara hingga ketidaksesuaian deskripsi barang pada platform e-commerce. Kesenjangan antara ekspektasi yang dibangun melalui iklan agresif dan kinerja nyata produk ini berisiko menciptakan krisis kepercayaan yang dapat mendistorsi mekanisme pasar secara keseluruhan.

Meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Lemahnya pengawasan membuat konsumen seringkali harus berjuang sendiri dalam menuntut hak mereka tanpa dukungan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar. Oleh karena itu, para ahli menekankan bahwa solusi perlindungan tidak bisa hanya mengandalkan aturan formal, melainkan harus dibarengi dengan penguatan etika bisnis dan transparansi informasi sebagai fondasi keberlanjutan pasar.

Sebagai benteng pertahanan terakhir, literasi konsumen menjadi kunci utama dalam menghadapi praktik bisnis yang tidak etis. Konsumen diharapkan mampu bertransformasi menjadi subjek yang kritis dengan kebiasaan memverifikasi izin edar, membaca label, serta tidak mudah tergiur iklan emosional. Momentum Harkonas 2026 ini diharapkan mampu mendorong tanggung jawab kolektif antara pemerintah, lembaga perlindungan, dan masyarakat demi mewujudkan ekosistem ekonomi nasional yang adil, transparan, dan berkeadilan.