RRI.CO.ID, Langgur - Persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai capaian penurunan angka kemiskinan belum signifikan meski berbagai program telah dijalankan.

Hal itu mengemuka dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang memasuki hari kelima pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat berlangsung di ruang Komisi II, Selasa (14/4/2026), dipimpin Ketua Pansus, Rosmitha Indah Lestari didampingi Wakil Ketua Benedictus Fadly Renjaan serta anggota pansus lainnya.

“Angka kemiskinan kita masih sangat tinggi, penurunannya hanya sekitar satu persen sehingga butuh waktu panjang untuk benar-benar menurunkannya,” kata Rosmita.

Rosmitha menjelaskan, pembahasan hari itu difokuskan pada indikator tingkat kemiskinan sebagai tema utama dengan melibatkan sejumlah OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pertanian, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Selain itu, pansus juga menggelar rapat lanjutan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi, Bagian Hukum, serta Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (Perindagnaker).

Menurut Rosmita, meskipun waktu pembahasan tersisa dua hari dari total sembilan hari yang dijadwalkan, pansus optimistis dapat merampungkan seluruh pembahasan pada hari keenam. Sisa agenda pembahasan juga dipastikan tidak lagi menggunakan metode peninjauan lapangan atau on the spot.

“Banyak hal sudah kami sampaikan kepada OPD, kami berharap ke depan ada perubahan nyata dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran,” ujar Rosmita.

Dalam pembahasan tersebut, pansus menyoroti belum optimalnya indikator kinerja yang digunakan dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini dinilai memerlukan langkah strategis yang lebih terarah agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, DPRD juga menyinggung persoalan pendidikan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan hasil pengawasan lapangan, masih ditemukan anak-anak yang belum mampu membaca dengan baik serta persoalan kehadiran guru di tempat tugas yang belum maksimal.