RRI.CO.ID, Langgur - Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tenggara tersendat akibat belum diperbaruinya data pajak dan retribusi selama bertahun-tahun. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar mengalokasikan anggaran khusus untuk pemutakhiran data sebagai langkah strategis meningkatkan penerimaan daerah.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Bapenda Maluku Tenggara, Aziz Rahanyamtel, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD di ruang Komisi II, Senin (13/4/2026). Ia menilai stagnasi capaian PAD selama ini berkaitan erat dengan tidak optimalnya basis data pajak yang digunakan pemerintah daerah.

“Potensi pajak dan retribusi dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan signifikan karena data yang digunakan belum diperbarui,” ujarnya.

Aziz menjelaskan, Bapenda sebenarnya memiliki program pendataan dan pemutakhiran data objek pajak, namun kegiatan tersebut tidak pernah terealisasi karena tidak mendapatkan dukungan anggaran. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Aziz, pemutakhiran data PBB membutuhkan keterlibatan pihak ketiga karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di internal Bapenda. Upaya koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pertanahan, juga belum membuahkan hasil karena menghadapi kendala serupa.

“Kalau pemutakhiran data ini dilakukan, dampaknya sangat besar terhadap peningkatan pajak dan retribusi daerah karena potensi kita sebenarnya cukup besar,” ucapnya.

Lebih lanjut, Aziz mengungkapkan data yang saat ini digunakan masih mengacu pada data lama yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon sejak 2012. Kondisi ini sudah tidak relevan dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan objek pajak di Maluku Tenggara.

Karena itu, Bapenda berharap DPRD dapat memberikan dukungan melalui penganggaran program pemutakhiran data pada tahun-tahun mendatang. Langkah ini dinilai penting agar potensi PAD dapat tergarap optimal dan berkontribusi pada pembangunan daerah secara berkelanjutan.